• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Tribun Medan

Mana Dana BOS Sekolah Swasta?

Minggu, 3 April 2011 18:22 WIB
Mana Dana BOS Sekolah Swasta?
TRIBUN/IST
Hottob Harahap, Dosen Opini Publik Fisipol UMSU.
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - DANA BOS sampai hari ini, belum ada masuk ke rekening sekolah swasta di kota Medan. Padahal banyak pernyataan pejabat pemerintah melalui Surat Kabar Terbitan Medan, bahwa pejabat Dinas pendidikan kota Medan memberikan harapan bahwa tanggal 22 Maret 2011, semua dana BOS akan masuk ke rekening sekolah.

Fakta di lapangan semua pernyataan pejabat tersebut hanya isapan jempol belaka. Yang paling aneh Dinas Pendidikan Kota Medan memberi informasi, bahwa dana BOS sudah disalurkan ke seluruh rekening sekolah penerima BOS. Anggota Komisi B DPRD Medan, H.T. Bahrumsyah, SE ikut berbicara, agar penyaluran dana BOS jangan di tunda.

Timbul pertanyaan di benak kita dan di sekolah-sekolah swasta siapa sebenarnya yang berkuasa tentang penyaluran dana BOS. Bulan Februari, Walikota (Rahudman Harahap), Kadisdik Medan (Hasan Basri) dan berapa stafnya melakukan sosialisasi tentang administrasi dan pemanfaatan dana BOS Kota Medan, kepada seluruh kepala sekolah di Kota Medan.

Dengan demikian seharusnya keterlambatan penyaluran dana BOS tidak akan terjadi lagi sebab sudah diarahkan oleh Pemerintah Otonomi Daerah, agar semua penyaluran dana BOS berjalan lancar, mencapai sasaran dan waktu yang ditetapkan.

Penulis sangat setuju apa yang dikemukakan saudara Kusmin, M.Pd, seorang tokoh pendidikan, melalui  salah satu koran di Medan, tanggal 28 Maret 2011, agar dana BOS yang disalurkan lebih baik langsung dari pemerintah kota/kabupaten ke rekening kepala sekolah, sebab kepala sekolah akan yang mengetahui, apakah jumlahnya sudah sesuai.

Kalaulah dana BOS itu dicairkan melalui Bank, pastilah dana BOS tepat jumlahnya dan tepat sasarannya. Kalau jumlah yang diterima sekolah itu berlebih maka akan ada kewajiban kepala sekolah untuk mengembalikan dana BOS ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Saudara Kusmin, M.Pd, mempertegas lagi : yang di kuatirkan adalah setelah dana BOS diterima kepala sekolah dan Bendahara BOS akan ada kewajiban lain dari kepala sekolah, untuk mengeluarkan dana itu untuk menutupi kepentingan yang sama sekali bukan untuk biaya operasional sekolah ataupun adanya biaya-biaya lain yang dikeluarkan sebagai akibat dari deal-deal  kesepakatan sebelum dana BOS dicairkan, dan dapat merusak perencanaan dana BOS.

Keadaan inilah yang perlu diteliti BPK sebagai pemeriksa keuangan negara sebab penggunaan anggaran BOS,  bermilyar-milyar rupiah dapat diketahui secara pasti pemanfaatannya.


Pemko Medan telah menyalurkan ke rekening sekolah SDN dan SMPN masing-masing. Kita sama mengetahui bahwa biaya BOS di sekolah negeri yang pegawainya dan gurunya adalah pegawai negeri sipil yang jelas dibiayai negara di luar dana BOS. Bila di teliti secara sungguh-sungguh dana BOS ini sulit dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, pembelian kertas, kapur tulis, alat praktek olahraga yang sifatnya barang habis pakai.

 Dugaan bermilyar-milyar uang negara bisa di mark-up. Seharusnya BPK atau KPK harus mengetahui apa yang terjadi sebab semua kepala sekolah adalah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota dengan persetujuan walikota Medan.

Bila perbuatan seperti ini dibiarkan, pembangunan karakter bangsa melalui dunia pendidikan kita sudah terkontaminasi dan menyebar terutama di kota Medan maupun Sumatera Utara. Untuk lebih akurat dalam penelitian supaya semua guru-guru disetiap sekolah itu ikut diteliti sebagai sumber kelengkapan data yang akurat. Semoga. (em)






Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas