Senin, 22 Desember 2014
Tribun Medan

Bupati Kaltim Tolak Pejabat Pindahan dari Nunukan

Jumat, 13 Mei 2011 15:02 WIB

TRIBUN-MEDAN.com, NUNUKAN - Seorang Bupati di wilayah utara Kaltim secara tegas menolak para pejabat bermasalah dari Nunukan yang hendak pindah ke daerahnya.

Ia menyebutkan, pejabat-pejabat terutama yang terlibat politik praktis, justru akan menjadi masalah yang dapat merusak tatanan birokrasi. “Saya tidak terima yang dari Nunukan,” kata Bupati tersebut kepada tribunkaltim.co.id.

Katanya, tak mungkin ia menerima pejabat yang jelas-jelas telah terlibat politik praktis. “Ini kan menjadi karakternya sudah. Mentalnya sudah seperti itu. Memperoleh jabatan dengan ikut-ikutan berpolitik. Di daerah saya, secara tegas sudah saya ingatkan jangan sampai ada PNS yang ikut-ikutan berpolitik. Anda PNS yang harusnya bekerja untuk melayani masyarakat. Jadi kalau ada dari Nunukan yang mau masuk ke tempat saya, tidak akan saya terima. Pejabat seperti itu tidak bisa mendapatkan tempat di sini,” ujarnya.

Sejumlah pejabat bermasalah di Nunukan disinyalir sedang melobi sejumlah kepala daerah di utara Kaltim. Mereka meminta diberikan jabatan karena khawatir akan dinonjobkan pada pemerintahan Drs Basri-Hj Asmah Gani yang mulai aktif 31 Mei 2011 mendatang.

Serikat Mahasiswa Nunukan (SMN) Surabaya Saddam Husin mengidentifikasikan sedikitnya ada 228 pejabat terindikasi bermasalah. Para pejabat ini memiliki catatan hitam mulai terlibat politik praktis saat pemilukada Nunukan hingga kasus korupsi dan perselingkuhan.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Nunukan, Indrasasmita Anshori mengatakan, Bupati Nunukan mendatang dalam penempatan para pejabat harus memperhatikan moralitas dan kasus hukum PNS atau pejabat dimaksud.

“Bagaimana ini bisa diperoleh, tentu dengan meminta masukan dari masyarakat dan seluruh stakeholders yang ada, dengan catatan, pihak terkait bukan pelaku kejahatan juga. Kenapa ini penting, karena ini juga berpengaruh terhadap kinerja PNS. Bagaimana mungkin jika ada yang suka pergi ke klub malam diangkat jadi public figur? PNS yang suka judi diangkat sebagai Kepala SKPD,” ujarnya. (*)
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribunnews

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas