Minggu, 21 Desember 2014
Tribun Medan

Dewan: Akper Ketapang Ilegal

Kamis, 16 Juni 2011 22:15 WIB

TRIBUN-MEDAN.com, KETAPANG – Direktur Akper Ketapang, Ahmizar, mengungkapkan ada praktik titip menitip calon mahasiswa baru di kampus itu oleh sejumlah pejabat, dan anggota dewan Kabupaten Ketapang.

Kondisi itu diungkapkan Ahmizar pada rapat audiensi antara Pemerintah, DPRD dan manajemen Akper Ketapang, Kamis (16/6) siang, di Kantor DPRD Ketapang terkait pambahasan pengaduan alumni lembaga pendidikan kesehatan itu, ijazah mereka mereka dapatkan tidak berlaku untuk daerah lain.

“Siapa bilang lulusan kami tidak diterima daerah lain. Contoh ada sudah bekerja di Kayong Utara, Sekadau, Mempawah, Sukamara, dan bahkan ada bekerja di Kwait, itu merupakan lulusan Akper Ketapang,” kata Ahmizar menampik isu yang berkembang.

Ahmizar nampak marah ketika, kampus dibinanya dituding ilegal oleh para anggota dewan, dan pejabat pemerintah Ketapang, lantaran belum memiliki izin Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti).

“Ini (Akper Ketapang .Red) sangat membantu kebutuhan tenaga medis di daerah ini. Ada titipan teman-teman saya anggota DPRD, dan pejabat pemerintah di daerah ini kuliah di Akper,” ungkap Ahmizar, nampak dengan wajah memerah.

Ahmizar juga membantah kampus dibinanya ilegal, lantaran menurutnya Akper Pemda Ketapang sudah mengantongi SK Tiga Mentri, Kesehatan, Pendidikan, dan Mentri Dalam Negeri.

“Jadi jika dikatakan Akper Ketapang belum memperoleh akteditasi itu salah besar, dan kini Akper Ketapang telah mengantongi akreditasi B,” pungkasnya.

Belum lama ini, sejumlah lulusan Akper Ketapang mendatangi Kantor DPRD Ketapang, mengadukan bahwa ijazah mereka tidak berlaku untuk melamar kerja di daerah lain, khususnya menjadi PNS.

Mendengar  pernyataan direktur akper tersebut, bahwa ada praktik titip menitip oleh para pejabat dan dewan Kabupaten Ketapang, suasana rapat menjadi riuh diwarnai tertawa para anggota dewan dan peserta rapat lainnya. (*)
Editor: Sofyan Akbar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas