Kualanamu Bakal Molor Lagi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pembangunan bandar udara Kualanamu akan molor kembali. Keterlambatan akan terjadi karena terkendala deliveri tanah timbun yang terhambat.

Retribusi tanah timbun yang memberatkan pemborong, sehingga sejak sebulan yang lalu pengangkutan tanah timbun dihentikan. "Retribusi malah dinaikkan, dari Rp 800 menjadi Rp 7000 per meter kubik," kata Darpin Sinaga dari Satuan Kerja pembangunan Kualanamu saat rapat dengat pendapat dengan komisi C DPRD di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (12/7).

Kenaikan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Deliserdang, dinilai sangat memberatkan. Sehingga permasalahan non teknis ini menjadi kendala penyebab kemunduruan penyelesaian pembangunan Run Way bandara.

Meski pemerintah pusat meminta Satuan Kerja harus menargetkan capaian pembangunan 90 persen tahun 2011, hal itu dipastikan tidak bisa dicapai. Karena jika tanah timbun tidak bisa diperoleh, maka pembangunan Run Way akan berhenti.

Hingga saat ini, menurut Darpin, progres capaian sektor publik sekitar 82,4 persen. Sehingga untuk mencapai 90 persen tidak bisa dijamin, jika permasalah tidak bisa secepatnya diselesaikan. Meski pertemuan dengan wakil presiden telah memutuskan untuk memediasi pemkab Deliserdang dengan pihak pemborong.

Untuk itu, DPRD meminta PT Pembangunan Prasarana dan Angaksa Pura II segera membentuk formulasi kerjasama dengan bandara Kualanamu, beberapa sektor usaha yang bisa ditangani oleh PT Pembangunan Prasarana Sumut. Serta dalam upaya, peningkatan PAD Sumut, pengoperasian Bandara Kualanamu diminta kepada Satker pembangunan Kualanamu segera melaporkan kendala non teknis agar menjadi perhatian DPRD sumut untuk menyelesaikannya.

Rapat yang dipimpin oleh Mustafawiyah Sitompul wakil Ketua Komisi C, mengatakan agar pembangunan tetap difokuskan pada percepatan pembangunan. "Tentu harapan kita, setelah investasi harus memperoleh komtribusi dari investasi tersebut," katanya.

Meski demikian, Mustofawiyah tetap meminta agar satuan kerja tetap melakukan semaksimal mungkin. Supaya pembangunan tetap bisa selesai pada 2012. "Kendala-kendala agar segera diselesaiakan, jangan malenghalalkan pengunduran penyelesaian hanya karena masalah non teknis tersebut," katanya.(afr/www.tribun-medan.com)