A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Otorita Akan Jadikan Danau Toba Lebih Baik dari Bali - Tribun Medan
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 30 Agustus 2014
Tribun Medan
Home » Sumut

Otorita Akan Jadikan Danau Toba Lebih Baik dari Bali

Jumat, 11 November 2011 00:28 WIB
Laporan Reporter Tribun Medan / Arifin Al Alamudi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN
- Sejak masa penjajahan, masa orde lama, orde baru, bahkan hingga saat ini banyak hal yang telah berubah lebih baik. Namun, mahkota terindah yang dimiliki Sumatera Utara, Danau Toba, tak pernah berubah. Bahkan menjadi lebih buruk.

Dikelilingi oleh tujuh kabupaten, Simalungun, Karo, Tobasa, Samosir, Dairi, Humbanghansundutan, dan Tapanuli Utara. Namun  ketujuhnya tak pernah bersinergi dalam menjaga kelestarian Danau Toba. Lebih jauh lagi, bahkan Pemerintah Provinsi  Sumut yang juga dikenai tanggungjawab untuk melestarikan Mahkota Sumut ini juga tak bisa berbuat banyak.

Otorita, itulah jawabannya. Otorita terhadap Danau Toba akan membuatnya menjadi lebih baik. Bahkan bisa menjadi kawasan wisata yang lebih indah dibanding Bali.

Hal ini diungkapkan oleh Efendy Naibaho selaku Ketua Forum Peduli Danau Toba (FPDT) pada Diskusi Bersama Tribun, Kamis (10/11) di Kantor Tribun Medan.

Untung mendapatkan otorita tersebut, artinya Undang-undang khusus yang mengatur pengelolaan harus dibuat dan disahkan. "Danau Toba ini dimiliki oleh tujuh kabupaten dan Pemprov Sumut sehingga kiranya perlu Undang-undang yang mengaturnya," ujar Efendy Naibaho.

Mengapa harus Undang-undang? Padahal sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penataan kawasan Danau Toba. "Intervensi Undang-undang lebih kuat," ujarnya.

Menurutnya, mulai dari intervensi soal dana yang kuat, UU juga akan membuat penataan Danau Toba akan lebih profesional karena dikelola oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, daerah-daerah yang berada di sekelilingnya juga tidak bisa sembarangan lagi membuang limbah.

Meski demikian, Naibaho menyadari jalan menuju lahirnya UU dan otorita Danau Toba adalah jalan terjal yang juga berliku. Butuh waktu dan kesabarang ekstra untuk mencapainya. Namun, itu tak membuat FPDT psimis. Mereka sudah memikirkan masak-masak dan akan menempuh beberapa tahap sebelum menuju ke legislator (DPR) di Jakarta.

"UU cara menghasilkannya ada dua, inisiatif dari DPR dan kedua rakyat juga bisa mengusulkan, nah kita menggunakan cara yang kedua," jelasnya.

Sebagai tahap awal, FPDT akan membuat seminar tentang Danau Toba pada  9 Desember 2011 di Hotel Danau Toba Medan. Dalam seminar tersebut akan dihadirkan Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua MK Mahfud MD, Plt Gubernur Sumut, Pengamat Lingkungan Emi Hafid, Pengusaha Sihar Sitorus dal lain sebagainya.

"Hasilnya nanti akan kita kirim ke perguruan tinggi untuk dilakukan kajian akademik. Selanjutnya, hasil kajian akademik itulah yang akan kita ajukan ke DPR sebagai usulan undang-undang," ungkapnya yang didampingi beberapa pengurus FPDT yang lain.

"Ini memang tidak mudah, memang panjang, memang berat, tapi kita berharap UU ini cepat bisa dihasilkan. Kita berharap sebelum presiden baru UU ini sudah diketok palu," tambahnya.

Anggota FPDT, Harri Naibaho yang hadir dalam diskusi ini mengatakan ia pernah menjabat sebagai Dinas PU Binamarga Simalungun kemudian di Tobasa. "Kita sadarai bahwa apa yang kita alami selama ini, pengalaman kerja kita, kita cukup merasakan, pemerintah di sekitar Danau Toba tidak cukup panjang tangannya untuk menjangkau kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya, ia menilai memang kurangnya jangkauan pemerintah karena kurangnya kemampuan anggaran. Makanya otorita adalah piliha terbaik.
"Kita hanya mengantarkan dengan forum menuju otorita, setelahnya biarlah orang profesional yang mengurusnya," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sejak tahun 1990 ada Perda nomor 1/1990 yang mengatur tentang penataan Kawasan Danau Toba. Isinya tentang larangan mendirikan bangunan dipinggir Danau Toba sejauh 50 meter dari danau toba. Dilarang mendirikan bangunan yang dapat menghambat pandangan ke arah Danau Toba dan lain sebagainnya. "Tapi buktinya perda dilanggar, berarti Perda sangat lemah. Sehingga perlu UU yang kuat untuk mengaturnya," ungkapnya.

Hotman Sianturi yang juga anggota FPDT mengaku pernah melakukan penelitian di Danau Toba. Hasilnya, Danau Toba sudah terindikasi pencemaran. Airnya sudah tercemar ringan karena pembuangan limbah. "Jika kerambah, aqua farm dan lain sebagainya terus dibiarkan membuang limbah, efeknya akan menjadi lebih parah," ucapnya.

Terakhir, Efendy Naibaho berharap ada kemauan politik dari pemerintah menjadikan kawasan Danau Toba diatur oleh UU. Sehingga UU tersebut dapat segera disahkan.

Menurutnya, FPDT sudah sejak lama berupaya mendorong lahirnya UU tentang Danau Toba. Namun sempat mengendur. "Tapi sejak Pangdam I/BB baru dilantik, ia sudah bicara penghijauan danau toba Toba Go Green. Forum ini pun terpanggil untuk lebih bergairah lagi, untuk itu kami hadir di sini," ujarnya.

Adapun anggota FPDT yang turut hadir dalam diskusi ini adalah J Robert Simanjuntak, Gokman Sinaturi, Mindo Silalahi, dan Tohap P Simamora.(Rif/tribun-medan.com)
Penulis: Arifin Al Alamudi
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
68067 articles 33 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas