A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Warga Surati Pemko Tolak Pembangunan Tower - Tribun Medan
Minggu, 23 November 2014
Tribun Medan
Home » Sumut

Warga Surati Pemko Tolak Pembangunan Tower

Selasa, 28 Februari 2012 19:13 WIB

Laporan Wartawan Tribun Medan, Adol Frian Rumaijuk
 
TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR
– Warga Jalan Sentul kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar melayangkan surat penolakan pendirian tower kepada Wali Kota. Surat yang tertanggal 27 Februari 2012 tersebut berisikan keberatan warga atas pendirian tower tanpa sepengetahuan warga.

Sebelumnya, warga melalui Sekretaris Eksekutip Lembaga Transformasi Sosial (e-Ltrans), Daulat Sihombing, Senin (13/2) telah menyampaikan keberatan tersebut kepada media. Namun, karena tak kunjung ditanggapi protespun dilayangkan warga kepada pemerintah setempat.

Seharusnya, pemerintah kota dalam menerbitkan perijinan juga harus melakukan pendidikan kepada para pengembang atau pengusaha. Terutama dalam proses penerbitan izin sebuah usaha yang menyangkut lingkungan hidup. “Agar taat prosedur, syarat, dan kewajiban dengan terbuka kepada public,” kata Daulat, Selasa (28/2/2012).

Saat ini, pendirian tower yang dilakukan tanpa sosialisasi terhadap warga menjadi contoh kelalaian dan kebobrokan pemerintah kota. Sebab, jika tiba-tiba saja sudah berdiri sama saja dengan pola pembangunan mafia.

“Selama ini pemerintah masih berdalih untuk melindungi para pengusaha, dengan mengatakan telah melakukan sosialisasi, namun nyatanya apa yang etrjadi,” katanya lagi. Masyarakat selama ini tidak mengetahui tujuan dan fungsi tower yang berdiri di dekat rumah warga. Padahal dampak yang akan ditimbulkan sebuah tower kan sangat besar.

Menurut Daulat, pembangunan tower tersebut tidak mendapat sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Hal itu menurutnya, melanggar UU no 23/1997 pasal 6 ayat (2) mewajibkan setiap orang yang memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

“Izin Analisis Dampak Lingkungannya pasti tidak ada itu, kita pertanyakan itu,” kata Daulat. Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan UU23/1997 pasal 15 (1) bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan bisa menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Pembangunan tower ini termasuk dalam kategori menimbulkan dampak bahaya bagi masyarakat. Sehingga sehharusnya membutuhkan dokumen Amdal. Karena tower ini memiliki dampak yang besar, maka pemerintah cq BPPT untuk segera melakukan audit lingkungan hidup terhadap bangunan tower, mensosialiasasi kehadiran tower tersebut terhadap masyarakat setempat, menunda sementara bangunan tower sampai audit lingkungan dilakukan, jika resiko-resiko diatas dianggap tidak dapat diproteksi/lindungi agar memindahkan bangunan tower ke lokasi lain.

Dalam surat yang dilayangkan dengan tembusan kepada Ketua DPRD, Kapolres, Kepala BLH, kepala Dinas tata ruang dan pemukiman, penanggungjawab/pengelola pembangunan tower, Camat Siantar Marihat, Lurah Suka Makmur, dan pihak-pihak terkait. Berisikan bahwa warga Jl Sentul di sekitar lokasi radius 40-50 meter dari tower, sangat mencemaskan resiko dari bangunan tower tersebut. Mengingat UU 32/2009 pasal 65 ayat (1) bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia”. Selanjutnya berdasarkan ayat (3) bahwa “setiap orang ebrhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup”.

Maka diminta kepada Wali Kota agar menghentikan sementara pembangunan tower, menunggu pihak pengelola melakukan sosialisasi resiko dan perlindungan terhadap resiko. Memeriksa dan mengevaluasi kembali kelengkapan administrasi dan syarat perijinan bangunan tower berdasarkan ketentuan UU no32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PP no24/2010 tentang AMDAL. (afr/tribun-medan.com)
Editor: Wiwi Deriana
Sumber: Tribun Medan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas