Kamis, 3 September 2015

Inovasi Musrenbang Menata Permukiman

Selasa, 3 April 2012 15:26

Inovasi Musrenbang Menata Permukiman - Miduk_Hutabarat.jpg
Tribun Medan/ Rizal
Miduk Hutabarat

Penggiat Komunitas Taman dan Pemukiman

 Laporan Wartawan Tribun Medan / Fahrizal Fahmi Daulay

Inilah sebuah tampilan ketimpangan yang terus terpelihara di tengah kota kita. Disatu sisi dari pertumbuhan ekonomi kota sebesar 7,69%, melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara berkisar sebesar 6,35%-6,5%. Dimana Pemko Medan penyumbang terbesar – sebesar 30% - diantara 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumut terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Namun di sisi yang lain, gap pendapatan warga masayarakat berpendatan rendah dan kaya sangat jauh. Warga masih ada di bawah satu juta pendapatannya setiap bulan. Sementara, pendapatan warga yang lain, ada yang melebihi dari ratusan juta rupiah per bulannya.   

Warga desa yang semakin hari semakin terhisap oleh magnet ekonomi kota Medan – saat ini kota Medan berpenduduk bekisar 2,3 jiwa- justru menjadi sebuah persoalan yang sampai hari ini tak kunjung selesai. Karena pertumbuhan dan pembangunan wilayah tak mampu mengendalikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat perpendapatan rendah/MBR dan masyarakat berpendapatan tingginya. Besarnya gap ( baca:kesenjangan) pendapatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Mengakibatkan sulitnya bagi MBR untuk memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau di kota ini. Dan hal itu sangat besar persentasinya membentuk wajah kota Kita.

Bukankah yang yang terjadi ketika ruang dan wajah kota kita mulai ditata, kebanyakan yang terkena dampak kebijakan tersebut adalah kelompok MBR-nya? Sebut saja dari mulai pembersihan pedagang kaki lima di awal Kepemimpinan Rahudman Harahap waktu baru  menjabat Plt. Kota Medan. Sampai kepada penataan pasar-pasar tradisional. Ketersediaan air minum, hingga masalah banjir. Sampai kepada penertiban para Abang becak di jalan-jalan protokol tengah kota. Umumnya adalah segmen MBR. Dan masalah terbesar penataan kota ini ada di permukiman padat MBR-nya.

Medan sebagai kota menuju metropolitan, semakin hari semakin berbenah. Karena dituntut untuk menyediakan pelayanan kota yang prima bagi warganya. Katakanlah supaya terpenuhinya standart pelayanan minimal tata ruangnya. Seperti ketersediaan ruang terbuka Hijau 30% sesuai amanah undang-undang no 26 tahun 2007. Aksebilitas yang berkualitas. Dan adanya Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang berstandart sebagai kota metropolitan.

Termasuk dalam konteks Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP, sesuai UU no. 01 tahun 2011 yang baru. Menjamin bahwa, rumah adalah hak azasi warga. Dan berhak menempati/ tiinggal pada sebuah rumah yang layak huni sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis dan ekologis yang ditetapkan.

Halaman1234
Penulis: Fahrizal Fahmi Daulay
Editor: Wiwi Deriana
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas