A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Inovasi Musrenbang Menata Permukiman - Tribun Medan
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 3 September 2014
Tribun Medan

Inovasi Musrenbang Menata Permukiman

Selasa, 3 April 2012 15:26 WIB
Inovasi Musrenbang Menata Permukiman - Miduk_Hutabarat.jpg
Tribun Medan/ Rizal
Miduk Hutabarat
Miduk Hutabarat

Penggiat Komunitas Taman dan Pemukiman

 Laporan Wartawan Tribun Medan / Fahrizal Fahmi Daulay


Inilah sebuah tampilan ketimpangan yang terus terpelihara di tengah kota kita. Disatu sisi dari pertumbuhan ekonomi kota sebesar 7,69%, melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara berkisar sebesar 6,35%-6,5%. Dimana Pemko Medan penyumbang terbesar – sebesar 30% - diantara 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumut terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Namun di sisi yang lain, gap pendapatan warga masayarakat berpendatan rendah dan kaya sangat jauh. Warga masih ada di bawah satu juta pendapatannya setiap bulan. Sementara, pendapatan warga yang lain, ada yang melebihi dari ratusan juta rupiah per bulannya.   

Warga desa yang semakin hari semakin terhisap oleh magnet ekonomi kota Medan – saat ini kota Medan berpenduduk bekisar 2,3 jiwa- justru menjadi sebuah persoalan yang sampai hari ini tak kunjung selesai. Karena pertumbuhan dan pembangunan wilayah tak mampu mengendalikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat perpendapatan rendah/MBR dan masyarakat berpendapatan tingginya. Besarnya gap ( baca:kesenjangan) pendapatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Mengakibatkan sulitnya bagi MBR untuk memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau di kota ini. Dan hal itu sangat besar persentasinya membentuk wajah kota Kita.

Bukankah yang yang terjadi ketika ruang dan wajah kota kita mulai ditata, kebanyakan yang terkena dampak kebijakan tersebut adalah kelompok MBR-nya? Sebut saja dari mulai pembersihan pedagang kaki lima di awal Kepemimpinan Rahudman Harahap waktu baru  menjabat Plt. Kota Medan. Sampai kepada penataan pasar-pasar tradisional. Ketersediaan air minum, hingga masalah banjir. Sampai kepada penertiban para Abang becak di jalan-jalan protokol tengah kota. Umumnya adalah segmen MBR. Dan masalah terbesar penataan kota ini ada di permukiman padat MBR-nya.

Medan sebagai kota menuju metropolitan, semakin hari semakin berbenah. Karena dituntut untuk menyediakan pelayanan kota yang prima bagi warganya. Katakanlah supaya terpenuhinya standart pelayanan minimal tata ruangnya. Seperti ketersediaan ruang terbuka Hijau 30% sesuai amanah undang-undang no 26 tahun 2007. Aksebilitas yang berkualitas. Dan adanya Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang berstandart sebagai kota metropolitan.

Termasuk dalam konteks Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP, sesuai UU no. 01 tahun 2011 yang baru. Menjamin bahwa, rumah adalah hak azasi warga. Dan berhak menempati/ tiinggal pada sebuah rumah yang layak huni sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis dan ekologis yang ditetapkan.

Lebih jelas  UU mengamanatkan –akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan di susun kemudian-, supaya standart pelayanan minimal PKP di masing-masing Kabupaten dan Kota wajib dipenuhi sesuai tugas dan kewenangannya. Antara lain, pengadaan prasarana sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian.

Seperti  akses jalan, ruang terbuka, pedestrian. Sarana berupa ruang pertemuan, sekolah, kesehatan, tempat ibadah dan pemakaman.  Dan utilitas umum seperti; air kotor, air bersih dan air minum. Udara bersih, sampah terpilah yang terangkut ke tempat penitipan akhir.

Menjadi tantangan bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD Kota Medan. Seperti pesan dan sekaligus tantangan yang disampaikan  Dr.Ir Budi Sinulingga, MS mewakili Dewan Kota pada Musrenbang Kota Medan pada 21-21 Maret 2012 yang lalu. Mendesak seluruh SKPD, supaya kreatif dalam berinovasi untuk menjabarkan RPJMD 2011-2015kota Medan yang telah disusun.  Mengingat standart dan mutu pelayanan yang semakin dibutuhkan oleh seluruh stakeholder dan warga kota ini dimasa mendatang.

Apa yang dimaksud dengan inovasi adalah upaya atau tindakan untuk menghadirkan sebuah servis atau pelayanan yang samasekali baru. Hemat waktu, hemat biaya dan kapasitas produksi bertambah. Kreatif melakukan inovasi untuk menghasilkan sebuah produk yang lebih murah (terjangkau), berkualitas, serta andal bagi penggunanya. Sehiingga daya saing Kota meningkat.

Upaya Dinas PU yang telah menghadirkan sebuah unit pelaksana teknis/UPT, yang bekerja setiap hari khusus untuk pemeliharaan/perbaikan jalan-jalan perkotaan adalah sebuah prestasi. Karena yang selama ini kita alami adalah, perbaikan lobang-lobang jalan dilakukan hanya sekali dalam setahun mengikuti sistem anggaran tahunan. Membuat sistem pemeliharaan jalan dengan cara seperti itu kurang efektif. Artinya, dengan membuat terobosan ( baca:  inovasi), dengan membentuk UPT, membuat pemeliharaan jalan-jalan berlobang di kota menjadi sangat cepat. Dengan bekerja setiap hari, lobang-lobang langsung cepat ditutup. Disamping lebih cepat, juga lebih ekonomis. Karena tidak menempel seluruh jalan. Atau tidak besar dulu baru ditutup.  

Demikian juga harusnya dalam konteks Perumahan dan Kawasan Pemukiman/PKP. Menurut hemat Penulis, ke depan supaya mulai dipikirkan untuk memperluas lingkup UPT tersebut ke sektor PKP. Disamping adanya unit pengembangan program pembangunan PKP di Dinas Perumahan Permukiman/PP Medan  yang terpasang padu dengan rencana tata ruang kota. Dan juga kepastian keselaras paduan antara rencana tata ruang kota dengan  Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman/RP3KP yang telah disusun. Yang sebelum UU No 1.Tahun 2011 keluar, disebut Rencana Pembangunan Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah/RP4D. Dan juga keterpaduan dengan Kawasan Siap Bangun/Kasiba dan Lingkungan Siap Bangun Terbatas/Lisiba Terbatas. Sehingga adanya bank lahan, perencanaan dan perancangan PKP serta sistem pendanaan benar-benar sinkron dalam dokumen resmi tersebut.

Benar bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya menyusun tulisan ini. Tetapi itu adalah wajib dilakukan. Mengingat yang menjadi masalahnya adalah, tanpa adanya pedoman, sulit  bagi Pemo untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang kota ini.

Tidak ada Perda yang mengatur pemakain luasan persil kaveling setiap rumah – Koefisien Dasar Bangunan/KDB, Koefisien Lantai/Luas Bangunan/KLB- Ketinggian Bangunan, Ruang Terbuka Hijau di lingkungan Perumahan, serta adanya Prasarana Sarana dan Utilitas umum yang sesuai standart. Baik dalam konteks kota maupun dalam konteks PKP. Perda tentang rumah di kota ini hanya satu. Yakni Perda No.1 Tahun 2010 tentang strata title rumah susun. Adalah akar dari semrautnya tata lingkungan dan tata bangunan PKP kita. Karena atas dasar apa Pemko melakukan tindakan? Sudah saatnya, pekerjaan besar bagi dinas PP Kota Medan untuk menata sektor tersebut.     

Adanya sistem perencanaan terpadu, perijinan satu atap. Atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu/BPPT yang telah berjalan. Menurut hemat Penulis, ke depannya perlu disempurnakan. Yakni dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Terpadu/UPTT. Khusus dalam konteks PKP. Sehingga UPT yang ada di Dinas PU melayani infrastruktur perkotaan. Juga ada UPT dalam konteks PKP. Adalah unit yang melayani pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas umum di lingkungan huniannya.

Memang sebuah gagasan yang perlu dikaji lebih dulu. Tapi bukan sekdedar ide. Dengan mempelajari dan memahami apa yang sudah di gariskan oleh UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP. Diantaranya  tentang tugas dan wewenang Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota. Termasuk tentang apa yang dimaksud dengan Sistem Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perencanaan dan Perancangan. Bank Lahan. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan PKP. Termasuk penegasan PP 28 tahun 2007, yang menyebutkan bahwa urusan rumah adalah urusan wajib Pemerintah Daerah.

Dan juga pemahaman bahwa, adanya rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus serta rumah negara sesuai UU.  Artinya, jika volume dari rumah khusus, rumah negara dan lingkungan hunian yang ada di kota Medan sudah mencukupi secara ekonomi skala pelayanannya. Mengapa tidak, supaya Pemko membentuk sebuah perusahan daerah yang mengurusi masalah pemeliharaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di kota ini ? Yang akan menjadi UPTT tersebut. Sehingga ada unit pelayanan yang lincah dalam merawat fasilitas publik.

Mengingat betapa sulitnya penataan lingkungan hunian yang multi aspek itu apabila dikerjakan secara sektoral. Berbagai literatur tegas merekomendasikan, untuk masalah pembangunan hunian supaya sistem penanganannya supaya tidak bersifat fisik semata. Pengadaan pengelolaan sampah, jaringan air permukaan, air kotor, taman bermain, RTH, jaringan Listrik dan jaringan pemadam kebakaran, semuanya itu membutuhkan partisipasi atau peran aktif dari warga. Karena wargalah konsumen terdekat. Oleh karena itu, teknis pelaksanaannya wajib berbasis peran serta masyarakat. Sehingga secara teknis, prasarana sarana dan utilitas sektor PKP benar-benar dimiliki oleh warganya.

Artinya, di UPTT akan ada seorang Site Manager dan Site Engginernya. Yang akan mensuvervisi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum sektor PKP. Sehingga setiap sektor akan wajib berkordinasi dengan UPTT tersebut. Dengan demikian, keterpaduan di tingkat perencanaan ( oleh Dinas PP),  ijin membangun (oleh TRTB & BPTT) dan teknis pelaksanaan (oleh UPTT) berjalan secara pararel. Terpadu.

Dengan sistem pembangunan PKP dan managemen teknis pelaksanaan yang seperti itu, proyeksi Penulis,  kualitas pembangunan PKP ke depan setidaknya akan terarah dan terukur. Dengan kata lain, upaya untuk menata permukiman kota ini. inilah yang dimaksud dengan inovasi sektor PKP untuk menyusun sebuah gagasan -nukleus UPTT PKP-  yang akan dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan wajah kota Medan dimasa mendatang.  (riz/tribun-medan.com)

Penulis: Fahrizal Fahmi Daulay
Editor: Wiwi Deriana
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
93046 articles 33 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas