Kamis, 3 September 2015

Arogansi Mewarnai Wajah TNI dan Polri

Senin, 7 Mei 2012 09:33

Arogansi Mewarnai Wajah TNI dan Polri - aparat.jpg
KOMPAS/NOVAN
Sumber: Litbang "Kompas"/YOG/YOH, diolah dari pemberitaan "Kompas", Kontras, dan sumber-sumber lain.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sepanjang tahun 2010 terjadi 216 kasus arogansi aparat yang dilakukan anggota Polri. Pada tahun yang sama, anggota TNI tercatat melakukan 56 perilaku arogan, yang antara lain berwujud penganiayaan, penembakan, dan intimidasi. Tahun 2011, jumlah perilaku arogan dari aparat, yang tercatat, meningkat pesat. Kontras mencatat, tahun lalu, jajaran kepolisian terlibat 657 kasus kekerasan, dan 201 kasus lainnya dilakukan anggota TNI.

Korban perilaku arogan aparat keamanan itu bukan hanya warga sipil. Di antara aparat pun menjadi korban. Kasus terakhir, akhir April lalu, Prajurit Dua Firman dari Batalyon Infanteri 221 Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Gorontalo tewas akibat bentrok dengan anggota Polri. Perilaku arogan aparat itu dengan mudah bisa ditemui di jalanan pula.

Anggapan berprestasi

Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Oegroseno di Jakarta, Sabtu (5/5/2012), tak menampik masih adanya jajaran kepolisian yang berperilaku arogan. Hal itu tak bisa dilepaskan dari rendahnya pendidikan di kalangan anggota kepolisian dan kurangnya pengawasan pada jajaran di lapangan. Padahal, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban.

”Kalau memelihara, mind set yang perlu ditanamkan pada anggota kepolisian, adalah bagaimana mengayomi, melindungi masyarakat, dan menjadi teladan,” katanya. Karena itu, lanjut Oegroseno, penegakan hukum atau tindakan represif sebenarnya merupakan pilihan terakhir.

Kenyataan di lapangan, tindakan represif lebih ditonjolkan oleh aparat Polri. Misalnya, penindakan dalam kasus terorisme. Penanganan kasus premanisme pun melibatkan banyak aparat. ”Itu dianggap prestasi,” ungkap Oegroseno. Aparat yang bekerja keras menjalin hubungan dengan masyarakat, seperti pembinaan masyarakat, termasuk menjalin relasi baik dengan jajaran TNI, tidak dianggap berprestasi.

Akibatnya, kata Oegroseno, jajaran kepolisian di lapangan cenderung bertindak sendiri, apalagi pengawasan dari atasan di tingkat perwira masih lemah. Misalnya, peristiwa di Gorontalo. ”Mengapa anggota Brimob harus berpatroli? Brimob sebenarnya untuk penugasan khusus, seperti mengamankan konflik atau menjaga daerah yang rawan,” paparnya lagi.

Halaman123
Editor: Wiwi Deriana
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas