Kadin Sumut: Konversi Harus Perhatikan Pasokan Gas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kadin Sumut menyambut baik konversi BBM ke gas sesuai kebijakan pemeritah karena dianggap bisa mengurangi persoalan subsidi minyak yang kian membengkak membebani APBN sesuai dengan kenaikan harga minyak dunia.

Namun Kadin Sumut menilai kebijakan tersebut harus memperhatiakan nilai efektifitas dan ekonomis jika diterapkan di wilayah Sumut. Hal ini disampaikan Direktur Executive Kadin Sumut Hendra Utama saat dihubungi Tribun melalui selular, Minggu (13/5).

”Konversi BBM ke gas baik untuk mengurangi subsidi minyak, tapi gas kan jumlahnya terbatas, yang terpenting harus dipersiapkan pasokannya. Jangan sampai kebutuhan gas yang besar dihadapkan persoalan dengan pasokan yang cukup terbatas seperti yang terjadi di Sumut,” katanya.

Hendra mengatakan persoalan pasokan gas sebenarnya sudah tuntas dengan rencana pembangunan fasilitas LNG Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Belawan, namun digagalkan karena fasilitas tersebut dipindah ke Lampung.

”Kebijakan tersebut sarat bermuatan politis bukan ekonomis untuk pemenuhan pasokan gas di Sumut. Proyek pembangunan FSRU kan disepakati dibangun bersama di Belawan dan Lampung, namun kenapa justru di Belawan digagalkan dan direlokasi dengan memanfaatkan fasilitas PT Arun,” kata Hendra.

Terlebih pemenuhan pasokan gas di Sumut dengan memanfaatkan fasilitas Arun juga harus membangun pipa gas dari Aceh ke Medan. Kata Hendra, fasilitas Arun juga harus mengimpor gas dari luar negeri sama seperti dengan rencana saat pembangunan FSRU yang dibangun di Belawan.

”Jadi tidak mungkin jika proyek Arun bisa menghasilkan gas kembali karena pasokan gas di sana sudah tidak ada lagi. Sama ajakan gas yang bakal didatangkan dari Aceh untuk memenuhi kebutuhan gas di Sumut juga diimpor dari luar negeri,” ujarnya.

Ia mengatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa sumber energi gas di Indonesia semuanya sudah dikuasai oleh asing. Pemerintah tidak mampu melakukan eksplorasi sehingga blok yang memiliki kandungan minyak dan gas diberikan kepada perusahaan asing untuk mengeksplorasinya.

Kebijakan di Sumut berbeda dengan yang sudah dilakukan di Jakarta. Program konversi BBM ke gas bahkan berjalan lancar dan sudah memasuki proses tender.

Seperti yang disampaikan Hendi Prio Santoso, Direktur Utama PGN yang mengatakan bersama pemerintah, PGN dan beberapa stakeholder gas telah menyepakati dalam suatu MoU untuk menyalurkan gas bagi kebutuhan BBG Jabodetabek.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada 23 April 2012 di depan Menteri ESDM. Dalam kesepakatan tersebut PGN turut berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan gas bumi sebesar 5 MMScfd. Program pemerintah untuk konversi BBM ke gas dilaksanakan oleh menteri ESDM  serta regulator terkait.

Dalam kesepakatan lainnya juga telah disetujui cara pengaturan penyaluran gas untuk kepentingan transportasi melalui pipa distribusi milik PG yang mekanisme penyalurannya telah diatur secara khusus oleh Ditjen Migas dan BPH Migas sesuai dengan Permen No 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui pipa.

Sehingga penyaluran gas untuk kepentingan transportasi melalui pipa distribusi PGN tidak ada kendala. Selain itu, PGN juga terlibat dalam program pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran gas kota untuk rumah tangga di Surabaya, dimana PGN hanya menyalurkan dan tidak mengenakan biaya pemanfaatan pipa jaringan distribusinya.

Sejak tahun 2006, PGN telah melakukan penyaluran gas untuk SPBG. Dimana penyaluran tersebut memanfaatkan jaringan pipa yang dimiliki oleh PGN sehingga tidak ada kekhawatiran mengenai pemanfaatan jaringan pipa gas milik PGN untuk penyaluran ke SPBG. Karena PGN melaksanakan penyaluran gas sesuai dengan mekanisme pemanfaatan gas yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

“Kami sangat mendukung program konversi BBM ke BBG untuk mengurangi dampak subsidi yang membebani APBN,” tegas Hendi