A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Naskah Akademik Ranperda RTH Siantar Terbukti Jiplakan - Tribun Medan
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 April 2014
Tribun Medan
Home » Sumut

Naskah Akademik Ranperda RTH Siantar Terbukti Jiplakan

Selasa, 19 Juni 2012 09:43 WIB
Laporan Tribun Medan, Adol Frian Rumaijuk

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR
- Dari Sembilan buah ranperda yang diajukan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar ke DPRD diduga tidak melalui penelitian dan pengkajian akademis. Bahkan, rancangan peraturan daerah (Ranperda) Ruang terbuka ruang hijau (RTH) ternyata jiplakan dari daerah lain.

“Naskah akademik yang diajukan Pemko merupakan  naskah akademik yang diambil dari studi kasus yang dilakukan Pe Cilegon, bahkan sama sekali tidak yang ada dirubah,” kata Wakil Ketua DPRD Timbul M Lingga saat mengikuti rapat pembahasan Renperda RTH di ruang Komisi III DPRD Pematangsiantar, Senin (18/6/2012). Yang apabila nantinya sah menjadi sebuah perda, DPRD Pematangsiantar bisa digugat oleh pembuat studi kasus yang sebenarnya.

Keberadaan naskah akademik Ranperda RTH yang dimaksud juga diakui oleh Kepala Bagian Hukum Pemko Pematangsiantar Robert Irianto. Langkah itu diambil, menurut Robert karena tidak adanya dana penyusunannya. Sehingga naskah akademik hanya disusun oleh SKPD dan tidak melibatkan akademisi dari perguruan tinggi.

Untuk mempertahankan pengajuan ranperda tersebut, Robert bahkan menguatkan dengana regumentasi yang mengatakan pihaknya telah melakukan penyusunan sesuai dengan undang-undang nomor 12/2011 tentang Penyusunan Perundang-undangan.

"Tidak ada satupun dalam undang-undang yang mengatur siapa yang menyusun dan kita tidak perlu khawatir digugat," ujarnya yakin.

Anggota Komisi III, Thomas Hardi mengatakan, dalam penyusunan naskah akademik, Pemko Siantar  bisa saja mengambil dari daerah lain. Tapi, tidak serta merta menggunakan data itu secara bulat-bulat. Perbendaan pasti ada dan perlu penyesuaian. Dia juga meminta sebelum disahkan,  Pemko  terlebih dahulu memperbaiki naskah akademik.

Sementara  EB Manurung mengatakan, pembahasan Ranperda itu harus dilakukan secara teliti sehingga DPRD tidak dipermalukan dan  mendapat gugatan dari masyarakat maupun dari Pemko Cilegon. "Jangan nanti sesudah kita sahkan ada yang menggugat dan mempermalukan DPRD,  saya kira harus ada penelitian," katanya.

Penyusunan ranperda dengan menggunakan konsep dan isi dari daerah lain tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal itu dikatakan Tim Ahli DPRD Riduan Manik. Karena perlu dipertanyakan apakah penyusunan telah sesuai dengan metode ilmiah. Menurutnya, apa yang dikatakan, Timbul M Lingga benar, dimana penyusunan Ranperda tidak boleh asal caplok, tapi harus disesuaikan dengan keadaaan Siantar dan harus  melihat kearifan lokal.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Pematangsiantar, Jekson H Gultom mengakui naskah akademik Ranperda dibuat tidak melalui studi banding, tapi mengutip dari ranperda daerah lain yang diperolehnya di Jakarta. Dengan mengutip bahan yang diterimanya dari salah satu pejabat Pemko Cilegon itu, pihaknya menyusun sendiri Ranperda  setelah terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Siantar.

"Kita mengikuti literatur dari naskah yang diberikan oleh pejabat itu. Selanjutnya kita menyusun sendiri kajian akademis tanpa melibatkan akademisi  perguruan tinggi. Saya juga kan bisa sebagai akademisi," katanya.

Sementara itu, ranperda lain seperti ranperda tentang pertambangan rakyat, juga dinilai masih jauh dari harapan. Dimana untuk pasal 39 tentang ketentuan pidana dinyatakan bahwa pelanggaran terhdap ketentuan akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan didenda maksimal Rp 10 miliar. Tingginya tuntutan ini dinilai sangat berlebihan.

“Apakah perda telah lebih tinggi dari undang-undang,” kata seorang warga Darwin Siregar. Kemudian ia juga meminta, agar ranperda yang diajukan oleh pemko Pematangsiantar hendaknya di sosialisasikan terlebih dahulu.

Sembilan buah ranperda juga ada yang dinyatakan tidak sepantasnya dilahirkan dalam waktu bersamaan. Seperti Ranperda tentang Rancena Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dinilai terlambat, kemudian Ranperda RTRW dengan Ranperda RTH tidak semestinya dilahirkan bersamaan. Sehingga dinilai banyak kekurangan dan indikasi pembuatan raperda tidak diawali dengan penelitian untuk memperoleh gambaran kondisi Kota Pematangsiantar dalam bentuk data.

Menilik dari segi peruntukan ranperda yang telah disusun, diarahkan hanya untuk kepentingan tertentu dan ada target yang akan dicapai dalam waktu dekat. Seperti dikatakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pematangsiantar, Timbul Lingga. Bahwa substansi pembentukan ranperda lebih mengarah kepada diktatorisasi kekuasaan Pemerintah kota.

Sebab, dalam perjalanan pembahasan ranperda, naskah akademik untuk Sembilan buah ranperda diserahkan dalam pertengahan jalan pembahasan setelah di serahkan ke PDRD. “Seharusnya naskah akademik diserahkan bersamaan, atau bahkan lebih dahulu dibahas melalui hasil penelitian,” katanya.(afr/tribun-medan.com)

Editor: Wiwi Deriana
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
103310 articles 33 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas