Dalam Kasus Rahudman, Ada Apa Dengan Kejati Sumut?

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) Noor Rachmad,

Noor mengatakan, secepatnya tim akan mengantarkan satu poin kekurangan tersebut ke Kejagung untuk selanjutnya dapat memanggil dan memeriksa Rahudman. "Berkasnya saja belum saya teken. Secepatnya akan kami kirimkan. Atau dalam minggu ini mungkin sudah sampai ke Kejagung," ujar Noor di kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Selasa (9/10).

Hampir sama dengan jawaban-jawaban terdahulu, Noor yang ditanyai seputar satu poin yang dimintakan Kejagung terhadap pihaknya, mengatakan terkait fakta pembuktian. "Pembuktian apa, itu urusan penyidik. Yang pasti itu menyangkut fakta pembuktian korupsi. Tetapi kita lihat nanti lah, apakah sudah clear atau tidak," ujar Noor saat ditanya setelah dikirim ke Kejagung apakah pihaknya langsung memeriksa Rahudman.

Mantan Kapuspenkum Kejagung ini pun tak banyak memberikan komentar prihal putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan kepala daerah tidak harus lagi melalui izin presiden. "Saya tidak mau membahas produk orang lain. Siapa bilang tidak bisa ditahan dan hanya bisa diperiksa. Bisa kok, kita lihat saja nanti," ujarnya.
Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Sumut Marcos Simaremare, di ruangannya mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan pemanggilan terhadap Wali Kota Medan Rahudman Harahap, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2005.

Lanjut Marcos, permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk melengkapi data pembuktian dalam kasus tersebut jangan dianggap penghalang. Justru katanya, Kejagung membantu pihaknya untuk memperkuat data agar ketika dimulai pemeriksaan kepada Rahudman sebagai tersangka jangan bolak-balik.

Satu pekan lalu, Marcos pun mengatakan tim yang mencari kelengkapan data pembuktian kasus korupsi yang dilakukan Rahudman yang diminta Kejagung, telah kembali ke Medan dari Tapanuli Selatan (Tapsel).

Sebelumnya, pada Jumat, 28 September 2012 lalu, Kepala Kejatisu Noor Rachmad saat ditemui usai melaksanakan Salat Jumat di komplek Kejatisu, menyatakan putusan MK terkait mekanisme pemeriksaan kepala daerah, baru saja mereka ketahui. Sehingga pihaknya akan mempelajari poin per poin dan item per item dari keputusan MK tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya.

"Saya di sini tidak ada berbicara partai atau organisasi-organisasi tertentu. Sebagai subjek (Rahudman), kalau memang data-data yang diperlukan cukup kenapa tidak kami panggil. Ini bukan masalah berani atau tidak, tetapi bukti-bukti yang ada di dalamnya. Silahkan Anda sendiri yang menilai kinerja kami selama ini," ujar Noor ketika itu.

Noor juga membenarkan, bahwa beberapa waktu lalu tim dari Kejatisu ada yang turun ke Jakarta melakukan ekspos ke Kejagung prihal kasus dugaan korupsi Rahudman. Selain itu, permohonan ijin pemeriksaan kepada Presiden pun telah mereka sampaikan melalui Kejagung. 

"Setelah kami laporkan di depan jaksa agung muda, kami serahkan semua yang diperlukan. Tetapi saat itu ada satu item saja yang perlu dilengkapi. Masalah ijin pemeriksaan jika dikaitkan dengan keputusan MK tadi, karena terlanjur dikirimkan maka kami akan kordinasikan ke Jakarta," ujarnya.

Seperti diketahui, MK baru saja membatalkan pasal 36 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi, penyelidikan atau penyidikan terhadap kepala daerah dan wakilnya dilaksanakan setelah adanya prsetujuan presiden. Dengan dibatalkan atau dihapuskannya pasal tersebut, intinya saat ini Kejaksaan berwenang untuk memeriksa kepala daerah atau wakilnya tanpa persetujuan presiden.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Irfan Azmi Silalahi
Editor: Muhammad Tazli
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help