Buruh : Rp 1,3 Juta UMP Sumut Tak Manusiawi

eribuan buruh mengakhiri aksinya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Seribuan buruh mengakhiri aksinya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (13/11/2012). Sebelumnya, ribuan buruh ini menggelar unjuk rasa di Pemko Medan.

Disini, para buruh memprotes besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2013 yang hanya sebesar Rp 1.305.000 dianggap tidak sesuai dan tidak manusiawi. Buruh yang mengatasnamakan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Provinsi Sumatera Utara ini, menilai, UMP yang ditetapkan Gubernur Sumatera Utara pada 18 Oktober lalu jelas tidak manusiawi.

"Kenaikan UMP yang hanya Rp 105.000 tidak sesuai kebutuhan riil pekerja untuk tahun depan," kata Minggu Saragih, Ketua KSPI-DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut.

Minggu mengatakan, penetapan UMP ini sangat tidak mempertimbangkan kondisi riil buruh.

"Bisa jadi ada permainan dalam penetapan UMP tersebut. Kalau hanya naik Rp 105.000, tidak ada artinya bagi pekerja untuk tahun depan. Kita juga meragukan survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut," ungkapnya.

Minggu juga mengungkapkan, setidaknya UMP Sumut harus sebesar Rp 1,8 juta, sehingga akan bisa mengakomodir kebutuhan buruh.

"Jika tidak, serikat pekerja akan menggelar aksi besar-besaran dan melumpuhkan industri di Sumut," ancamnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya, sedang mengumpulkan bukti apakah ada permainan yang mengorbankan nasib jutaan pekerja di Sumut. Para serikat pekerja mengaku sangat terkejut dan prihatin dengan penetapan UMP ini.

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)-1992, Pahala Napitupulu, menilai kenaikan UMP ini tidak sesuai dengan laju inflasi, tetapi hanya menyesuaikan kepada kebutuhan harga bahan pokok setelah kenaikan gaji. "Jadi secara nominal sebenarnya tidak naik, karena harga kebutuhan pokok juga naik," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Depeda Sumut, Edward Pakpahan, mengatakan, penghitungan UMP diawali pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang naik 14 komponen dari sebelumnya 46 komponen, ke pasar-pasar tradisional di kabupaten/kota se-Sumut yang berpedoman kepada Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Feriansyah
Editor: Silfa Humairah
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help