Jumat, 3 Juli 2015
Home » Sumut

Tersudutkan, Kejatisu Pun Angkat Bicara Terkait Perkara BNI 46 Medan

Rabu, 6 Maret 2013 18:38

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Perihal kian diatas anginnya tiga terdakwa perkara BNI 46 cabang Jalan Pemuda Medan, di mana selama persidangan dominan saksi-saksi yang dihadirkan lebih banyak membela tiga terdakwa dan terkesan menyudutkan pihak kejaksaan, maka kejaksaan pun mulai angkat bicara.

Selain itu, maraknya pemberitaan di berbagai media cetak di Kota Medan yang mendisposisikan pihak Kejatisu dalam pengusutan perkara BNI 46 Medan, terutama pada saat berlangsungnya persidangan selama ini, pelan-pelan membuat pihak Kejatisu gerah.

Seperti hari itu, melalui pesan elektronik yang diperoleh Tribun melalui bidang Penerangan Hukum (Penkum), Rabu (6/3), pihak Kejatisu pun ingin meluruskan permasalahan tersebut. Bidang Penkum Kejatisu yang dikomandoi oleh Kasi Penkum Marcos Simaremare, dalam pesan elektroniknya menyampaikan bahwa selama persidangan berlangsung yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli dan alat bukti surat yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka diperoleh fakta-fakta hukum.

Di mana Boy Hermansyah selaku direktur PT BDL benar telah
mengajukan permohonan kredit kepada BNI SKM Medan dengan total permohonan kredit sebesar Rp129 Milyar. Dalam pesan resminya, pihak Penkum Kejatisu pun menyebutkan bahwa benar sebagai agunan dari permohonan kredit PT BDL tersebut adalah SHGU 102, milik PT Atakana yang saat itu masih terikat sebagai jaminan kredit PT Atakana yang mengalami status macet pada BNI SKM Medan.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Radyasto selaku pimpinan BNI SKM Medan, Titin Indryani selaku Relationship Manager dan Darul Azli selaku pimpinan Kelompok SKM BNI Medan, tetap memproses permohonan kredit Boy Hermansyah selaku direktur PT BDL. Padahal, baik Radyasto, Titin Indriyani dan Darul Azli tahu, SHGU 102 masih milik PT Atakana dan belum ada izin peralihan hak.

Selain itu, ahli dari BPN menerangkan tidak dibenarkan adanya Akta Jual Beli sebelum ada izin peralihan hak dari BPN Pusat. Di mana apabila ijin peralihan hak belum ada, maka akte jual beli (AJB) yang dibuat dianyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Selain itu saksi dari BPN Pusat menerangkan sampai saat ini terhadap SHGU 102 milik PT Atakana belum ada izin peralihan hak. Saksi dari BNI Pusat yaitu direktur CBRO mengatakan bahwa SHGU 102 yang dijadikan jaminan oleh BNI SKM Medan atas kredit dari PT BDL tidak dapat dikuasa, karena sampai saat ini belum beralih haknya kepada PT BDL.

Halaman12
Penulis: Irfan Azmi Silalahi
Editor: Raden Armand Firdaus
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas