• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 17 September 2014
Tribun Medan
Home » Sumut

Tersudutkan, Kejatisu Pun Angkat Bicara Terkait Perkara BNI 46 Medan

Rabu, 6 Maret 2013 18:38 WIB
Laporan Wartawan Tribun Medan/ Irfan Azmi Silalahi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-
Perihal kian diatas anginnya tiga terdakwa perkara BNI 46 cabang Jalan Pemuda Medan, di mana selama persidangan dominan saksi-saksi yang dihadirkan lebih banyak membela tiga terdakwa dan terkesan menyudutkan pihak kejaksaan, maka kejaksaan pun mulai angkat bicara.

Selain itu, maraknya pemberitaan di berbagai media cetak di Kota Medan yang mendisposisikan pihak Kejatisu dalam pengusutan perkara BNI 46 Medan, terutama pada saat berlangsungnya persidangan selama ini, pelan-pelan membuat pihak Kejatisu gerah.

Seperti hari itu, melalui pesan elektronik yang diperoleh Tribun melalui bidang Penerangan Hukum (Penkum), Rabu (6/3), pihak Kejatisu pun ingin meluruskan permasalahan tersebut. Bidang Penkum Kejatisu yang dikomandoi oleh Kasi Penkum Marcos Simaremare, dalam pesan elektroniknya menyampaikan bahwa selama persidangan berlangsung yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli dan alat bukti surat yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka diperoleh fakta-fakta hukum.

Di mana Boy Hermansyah selaku direktur PT BDL benar telah
mengajukan permohonan kredit kepada BNI SKM Medan dengan total permohonan kredit sebesar Rp129 Milyar. Dalam pesan resminya, pihak Penkum Kejatisu pun menyebutkan bahwa benar sebagai agunan dari permohonan kredit PT BDL tersebut adalah SHGU 102, milik PT Atakana yang saat itu masih terikat sebagai jaminan kredit PT Atakana yang mengalami status macet pada BNI SKM Medan.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Radyasto selaku pimpinan BNI SKM Medan, Titin Indryani selaku Relationship Manager dan Darul Azli selaku pimpinan Kelompok SKM BNI Medan, tetap memproses permohonan kredit Boy Hermansyah selaku direktur PT BDL. Padahal, baik Radyasto, Titin Indriyani dan Darul Azli tahu, SHGU 102 masih milik PT Atakana dan belum ada izin peralihan hak.

Selain itu, ahli dari BPN menerangkan tidak dibenarkan adanya Akta Jual Beli sebelum ada izin peralihan hak dari BPN Pusat. Di mana apabila ijin peralihan hak belum ada, maka akte jual beli (AJB) yang dibuat dianyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Selain itu saksi dari BPN Pusat menerangkan sampai saat ini terhadap SHGU 102 milik PT Atakana belum ada izin peralihan hak. Saksi dari BNI Pusat yaitu direktur CBRO mengatakan bahwa SHGU 102 yang dijadikan jaminan oleh BNI SKM Medan atas kredit dari PT BDL tidak dapat dikuasa, karena sampai saat ini belum beralih haknya kepada PT BDL.

"Bahwa benar permohonan kredit dari PT BDL telah dikabulkan dan
telah didebet ke rekening milik PT BDL sebesar Rp.117.500.000.000 milyar. Akibat dari perbuatan Radyasto, Titin Indryani, Darul Azli bersama-sama dengan Boy Hermansyah selaku direktur PT BDL dan Mohammad Samsul Hadi selaku KJPP berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP diperoleh fakta bahwa Negara dirugikan sebesar Rp.117,5 Milyar," ujar Marcos dalam emailnya.

Ia mengatakan, para terdakwa juga tidak melaksankan syarat disposisi dari BNI pusat, sehingga resiko yang dialami BNI SKM Medan bukan semakin kecil, namun semakin besar akibat tidak dapatnya SHGU 102 dijadikan sebagai agunan.

Atas fakta-fakta tersebut, penyidik katanya menyebutkan perbuatan Radyasto, Titin Indrayani, Darul Azli, Boy Hermansyah dan Syamsul Hadi telah terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan
melawan hukum yaitu dengan memanipulasi agunan permohonan kredit PT BDL kepada BNI SKM Medan  berupa SHGU 102 seolah-olah telah menjadi milik dari PT BDL sehingga dijadikan agunan untuk pinjaman kredit PT BDL sebesar Rp117 Milyar.

"Padahal kenyataannya SHGU 102 masih milik dan atas nama PT Atakana belum pernah ada izin pengalihan hak dan juga akte
jual beli (AJB) antara PT ATAKANA dengan PT BDL atas SHGU 102 belum pernah ada sampai dengan saat ini. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan keuangan Negara yang ada di BNI SKM Medan menjadi bobol atau keluar dan hal tersebut mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp.117.500.000.000 milyar sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-4009/PW.02/5/2012 tanggal 01 Agustus 2012," urainya.

Disamping itu auditor BPKP menerangkan bahwa dalam pemberian kredit terhadap PT BDL tidak boleh diberikan, karena telah menyalahi ketentuan pemberian kredit, sehingga menimbulkan  kerugian keuangan Negara sebesar Rp.117.500.000.000.

Pihaknya juga menyatakan, adanya pemberitaan di beberapa media tentang BPKP menggunakan peraturan yang usang adalah keliru, karena tidak mempengaharuhi perhitungan kerugian negara. Peraturan tersebut bukan dasar perhitungan kerugian negara, namun hanya menjelaskan dasar pendirian perusahaan.

(irf/tribun-medan.com)
Penulis: Irfan Azmi Silalahi
Editor: Raden Armand Firdaus
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
300631 articles 33 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas