A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Pansus AKB Dewan Rekomendasi LHP BPK RI TA 2011 - Tribun Medan
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 27 Juli 2014
Tribun Medan
Home » Sumut

Pansus AKB Dewan Rekomendasi LHP BPK RI TA 2011

Senin, 18 Maret 2013 23:10 WIB


Laporan Wartawan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN
- Pansus Akuntabilitas Keuangan Daerah (AKD) DPRD Sumut merekomendasikan sejumlah hal terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumut TA 2011.

Sejumlah hal yang direkomendasikan termasuk kasus-kasus yang tengah disidik Kajati Sumut dan Polda Sumut, bahkan sudah sampai ke Pengadilan Tipikor PN Medan.

Rekomendasi tersebut dibahas hingga selesai dalam Paripurna Pansus Akuntabilitas Keuangan Daerah, di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Senin (18/3/2013).

Dalam rekomendasi yang diputuskan dewan dan dibacakan oleh Anggota DPRD Sumut Murni Munthe menyebut, agar BPK RI Perwakilan Sumut lebih selektif dalam menentukan dan merekomendasikan temuan terhadap suatu kegiatan SKPD Provinsi Sumut menjadi temuan yang merugikan keuangan daerah. Hal tersebut, diantaranya, terkait penetapan biaya langsung personil sebesar Rp 6.837.255.000, tidak dapat diyakini kewajarannya dan pembebanan biaya langsung non personil sebesar Rp 2.702.298.270 tidak dapaat dipertanggungjawabkan kewajarannya pada Bapedda dan Dinas Tarukim. Karena kepala Bappeda sudah melakukan perhitungan ulang terhadap biaya langsung personil dengan nilai sebesar Rp 2.057.700.000,-.

Kemudian kepada Gubernur Sumut dan seluruh SKPD Provinsi Sumut untuk segera mengupayakan pengembalian kerugian keuangan daerah yang terjadi, termasuk program kegiatan yang saat ini sedang ditangani kasusnya oleh penegak hukum.

Ketua Pansus AKD DPRD Sumut, Taufik Hidayat dari Fraksi PKS mengakui, bahwa proses tindak lanjut LHP BPK RI berjalan tidak maksimal dengan alasan SK Pansus yang baru keluar bulan Oktober 2012

"Kita dikasih waktu dua bulan bekerja, sementara di bulan itu juga, padat kegiatan dewan termasuk mau tahun baru. Jadi akhirnya kerja pansus itu nggak maksimal, sehingga kita perpanjang waktu dua bulan lagi sampai Februari," kata Taufik.

Alasan lain kenapa soal LHP BPK itu baru diparipurnakan pada Maret 2013, disebutkan Taufik disebabkan kepadatan kegiatan dewan.

"Kenapa ini baru diparipurnakan, karena kita sudah selesaikan sesi ini pada 19 Februari, cuma karena padatnya kegiatan dewan sehingga baru kita laksanakan hari ini," katanya. (fer/tribun-medan.com)
Penulis: Feriansyah
Editor: Muhammad Tazli
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas