KPI: TVRI Langgar Undang-undang Siarkan Konvensi Demokrat

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya menjatuhkan sanksi administratif kepada media nasional, TVRI yang dianggap

KPI: TVRI Langgar Undang-undang Siarkan Konvensi Demokrat
Net
LOGO TVRI

TRIBUN-MEDAN.com,JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya menjatuhkan sanksi administratif kepada media nasional, TVRI yang dianggap diskriminatif dan tak proporsional menyiarkan konvensi Capres Demokrat selama 2,5 jam. Konten siaran bahkan tak diedit.

TVRI dinyatakan bersalah, meski berkilah sebagai media televisi Pemilu. KPI tegas memutuskan, penayangan serupa dilarang meski TVRI telah mendeklarasikan sebagai televisi Pemilu.

"TVRI memang sudah bilang kalau mereka TV Pemilu. Tapi tetap saja, mereka tak boleh (menyiarkan). Seharusnya mereka ada rencana program yang rigid," tegas Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, S Rahmat Arifin di Gedung KPI Jakarta, Jumat (20/9).

Rahmat menyarankan agar mengedit konten siaran, apabila TVRI memiliki program yang membahas Pemilu. Pengeditan diperlukan agar unsur netralitas lembaga penyiaran tak hilang.

"Edit itu supaya memenuhi unsur kewajaran juga. Apakah wajar acara yang even konvensi sampai 2,5 jam ditayangkan tanpa editing. Harusnya TVRI hati-hati dalam penayangan," tuturnya.

KPI menyatakan siaran TVRI melanggar UU Penyiaran, terkait penayangan Konvensi Capres Partai Demokrat, Minggu (15/9) malam. Oleh karena itu, KPI menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis.

Siaran tunda yang ditayangkan sekitar 2,5 itu dimulai pukul 22.30 hingga 00.30 WIB. Kala itu TVRI menayangkan acara pengenalan dan penyampaian visi-misi 11 peserta konvensi Demokrat secara penuh.

Halaman
12
Editor: Silfa Humairah
Sumber: Tribunnews
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help