• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 23 Juli 2014
Tribun Medan
Home » Sumut

BPTP Sumut Dorong Pemprov Bergerak Cepat Tangani Temuan Pupuk Palsu

Jumat, 18 Oktober 2013 18:22 WIB

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Irfan Azmi Silalahi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -  Balai Pengkajian Teknologi  Pertanian (BPTP) Provinsi Sumut, memberikan warning kepada pemerintah provinsi Sumut, terkait sudah maraknya peredaran pupuk ilegal di kalangan petani. Adalah  Elianor Sembiring, peneliti dari BPTP Sumut, yang menyatakan sekitar 25 persen pupuk yang beredar di Sumut adalah pupuk ilegal.

Umumnya katanya, pupuk tersebut berasal dari kawasan Jawa Timur, yang lazim memproduksi pupuk dengan cara home industri. Menurutnya, Pemprovsu terutama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari unsur SKPD Pemprovsu, Kepolisian dan Kejaksaan, harus bergerak untuk meminimalisir maraknya peredaran pupuk palsu.

"Itu, 25 persen angka yang saya ambil dari rata-rata pupul yang masuk ke Sumut dari Jawa Timur. Hampir sebagian besar pupuk itu palsu. Satu bulan terakhir peredaran pupuk palsu di Sumut memang marak. Beberapa waktu lalu Polres Simalungun menangkap basah pengedar pupuk palsu," ujarnya, Jumat (18/10).

Dikantornya, Elianor menjelaskan hari itu juga di salah satu hotel di Kota Medan, ia akan bertemu dengan penyidik dari Polres Simalungun, guna dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai ahli temuan pupuk palsu di Sumut. "Iya, sore nanti saya ada bertemu dengan penyidik dari Polres Simalungun. Saya di BAP sebagai ahli atas temuan pupuk tersebut," ujarnya.

Menurutnya, pupuk-pupuk yang telah mereka bawa ke BPTP sudah dipastikan palsu, meski hasil dari Badan Standarisasi (Barista) Pemprovsu belum keluar. "Seharusnya tadi keluar dari Barista. Tetapi karena sesuatu hal mungkin Senin hasil lab sudah keluar. Tetapi itu sudah pasti palsu dan pelakunya harus bersinggungan dengan hukum," ujarnya.

Ia menjelaskan, pupuk-pupuk yang banyak dipalsukan di Sumut, adalah jenis NPK, dan jenis pupuk non bersubsidi dan bersubsidi. Adapun modus operandinya, pupuk diganti bungkusnya dan warna pupuk juga diganti. "Kalau cerita pasal apa yang digunakan untuk para pelaku bisa banyak. Yang jelas mereka yang memalsukan pupuk dikenakan pasal 5 UU budidaya tanaman, UU perlindungan konsumen, UU merek atau hak paten, UU industri dan UU korupsi, karena merugikan keuangan negara," terangnya.

Meski demikian ia mengakui, sangat sulit menemukan pelaku-pelaku pemalsu atau penjual pupuk palsu di Sumut. Temuan yang di Simalungun adalah pelaku ditangkap basah saat menjual pupuk palsu kepada konsumen. "Mangkanya saya bilang, ga perlu banyak-banyak orang di KP3, yang penting bisa kerja. Ga akan bisa dapat kalau hanya duduk-duduk saja. Sifat KP3 kan menunggu kalau ada laporan masyarakat," terangnya.

Katanya, selain memalsukan pupuk jenis KCL, NPK dan TSP, pelaku juga mengubahnya menjadi bahan dasar dolomit atau membuatnya menjadi mirip dengan yang asli namun kandungan nol persen. Dia memperkirakan setidaknya 25 persen pupuk, baik bersubsidi maupun nonsubsidi yang beredar di masyarakat palsu.(Irf)

Penulis: Irfan Azmi Silalahi
Editor: Muhammad Tazli
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas