Mendagri Pendukung Koruptor?

Mendagri juga telah ikut bersekongkol membela Korupsi di Indonesia.

Oleh: Atum

Jika tetap dilakukan pelantikan terhadap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, secara tidak langsung, Mendagri juga telah ikut bersekongkol membela Korupsi di Indonesia. Masyarakat berharap kepada KPK untuk tetap menolak pelantikan yang tersandung korupsi, apa pun alasannya. Mendagri seharusnya tidak bisa menghalalkan segala cara hanya karena Undang-undang. Sementara, kalau dikaji, objek dari Undang-undang itu sendiri yang akar permasalahannya yang bisa menggiring pejabat untuk korupsi.

Mendagri agar diingatkan, agar jangan coba-coba di negara Indonesia ini denga "Tray And Error " pada hukum yang sudah pasti.

Inilah tantangan untuk KPK, agar berjuang untuk menghentikan pelantikan Bupati yang tersandung dugaan Korupsi tersebut. Bila Bupati jadi dilantik, maka saat itu juga mosi tak percaya akan akan muncul kepada KPK dan masayarakat akan menilai bahwa KPK telah melegalisir korupsi di Negara Ini.

Sebelumnya, dimana pemberitaan Tribunnews.com, Jumat (27/12/2013) menyebutkan; rencana pelantikan Bupati Gunung Mas Hambit Bintihyang sudah berstatus tersangka korupsi yang sudah ditahan KPK merupakan ironi penegakan hukum yang sangat memprihatinkan dan sekaligus memalukan.

Jika dilakukan pelantikan, mungkin hal ini yang pertama terjadi di di muka bumi ini, seorang tersangka korupsi dilantik menjadi kepala daerah di dalam penjara. Menurut dia, Kemedagri seolah tidak peka atas tuntutan sebagian besar masyarakat untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Kemendagri berdalih bahwa pelantikan tersebut harus tetap dilaksanakan karena tidak ada aturan teknis yang mengharuskan pembatalan pelantikan orang yang menjadi tersangka kasus korupsi dan terpilih sebagai Kepala Daerah.

Dijelaskan rencana pelantikan tersebut sangat jelas melanggar pasal 108 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi : "Dalam hal calon Kepala Daerah Terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah”

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 memang tidak disebutkan definisi “berhalangan tetap”, namun secara umum dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain , frasa “berhalangan tetap” diartikan sebagai meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan atau mental atau tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Dalam kasus ini jelas bahwa Hambit Bintih dapat dikategorikan berhalangan tetap karena dia tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Bupati Gunung Mas , karena ia sudah berada di dalam tahanan KPK yang lokasinya juga sangat jauh dari Kabupaten Gunung Mas.

Halaman
12
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved