Perlukah Dana Kampanye Parpol

Pembahasan peraturan KPU tentang dana kampanye, memang dilakukan konsultasi segi tiga antara DPR, KPU dan

Perlukah Dana Kampanye Parpol
Istimewa
Parpol peserta Pemilu 2014 

Oleh Suhendro: Pengamat dan Pemerhati Demokrasi

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Pembahasan peraturan KPU tentang dana kampanye, memang dilakukan konsultasi segi tiga antara DPR, KPU dan pemerintah. Kenapa harus konsultasi dengan tiga pihak, karena di UU disebutkan dengan pembuat UU yaitu DPR.

Selama 10 kali Pemilu yang selalu kita temukan adalah presiden diganti sebelum akhir periodesasinya. Pertanyaan muncul apa yang salah di negeri ini, apakah sistem atau ada sesuatu yang lain.

Dalam Pemilu selalu ada kampanye, kampanye itu, dipastikan merupakan salah satu kegiatan partai yang banyak menelan biaya besar dibandingkan dengan kegiatan lain. Karena membutuhkan dana besar maka partai dan Caleg-Caleg akan menghimpun dana.

Kita mencatat ada kasus-kasus yang terjadi menjelang Pemilu-Pemilu terakhir, sebelum Pemilu 2004 dan sebelum Pemilu 2009. Sebelum Pemilu 2004 ada kasus dana BLBI, kemudian sebelum 2009 ada kasus dana Bank Century. Di DPR tidak mampu menuntaskan kasus Century.

Apakah kasus Century punya kaitan dengan dana Pemilu 2009 atau dana pencalonan presiden atau wakil presiden. Kalau tidak dituntaskan maka akan memberikan peluang yang terus-terusan kepada seluruh publik untuk bertanya-tanya dan menafsirkanya. Dana kampanye sebetulnya, sesuatu yang sia-sia dalam Pemilu kita.

Bagi parpol, semakin masif dan intensif berkampanye, dan semakin besar peluang memenangkan Pemilu serta semakin besar peluangnya untuk meraih kursi signifikan.

Pengalaman ini mendorong Parpol dan Caleg melakukan kampanye besar-besaran, yang menuntut penyediaan dana besar, sehingga dengan sistem Pemilu proporsional maka kecenderungan korupsi anggota DPR sangat terbuka.

Sikap pragmatis ini difasilitasi oleh UU yang memang tidak membatasi pemasukan dana kampanye, tidak membatasi pengeluaran dana kampanye dan tidak menggunakan sistem pelaporan keuangan yang benar-benar menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, pengaturan dana kampanye juga bertujuan menjaga kemandirian Parpol, Caleg dari pengaruh uang yang disetor para penyumbang, khususnya pada saat mereka menduduki jabatan publik pasca Pemilu.

Halaman
12
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved