Pemilu 2014

Kubu Prabowo-Hatta Kecewa KPU dan Jokowi-JK Minta MK Tolak Gugatan

"Sikap KPU dan Jokowi-JK menurut kami tidak tepat," ujarnya.

Kubu Prabowo-Hatta Kecewa KPU dan Jokowi-JK Minta MK Tolak Gugatan
KOMPAS.COM/ADYSTA PRAVITRARESTU
Garis polisi dipasang di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi selama berlangsungnya sidang kedua sengketa hasil pemilu, Jumat (8/8/2014). 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla tak konsisten dalam menyikapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Maqdir, inkonsistensi itu terlihat dari berbedanya sikap KPU dan Jokowi-JK dalam menanggapi gugatan Prabowo-Hatta.

Maqdir menjelaskan, dalam banyak kesempatan, KPU dan Jokowi-JK selalu menyampaikan akan menghormati gugatan Prabowo-Hatta demi mendapatkan keadilan yang substantif. Tapi dalam persidangan, KPU dan Jokowi-JK meminta MK menolak seluruh permohonan yang dilayangkan oleh Prabowo-Hatta.

"Bagi kami KPU dan pihak terkait (Jokowi-JK) sepertinya ingin keadilan substantif tp mempersoalkan usulan gugatan kami, ini ambigu," kata Maqdir, di Gedung MK, Jumat (8/8/2014) siang.

Secara lugas, Maqdir menyayangkan usulan KPU dan Jokowi-JK yang meminta MK menolak gugatan Prabowo-Hatta. Padahal baginya, gugatan ini merupakan pelajaran penting untuk perjalanan demokrasi di Indonesia.

"Sikap KPU dan Jokowi-JK menurut kami tidak tepat," ujarnya.

Dalam permohonannya, Prabowo-Hatta menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya karena Jokowi-JK dinilai memeroleh suara melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Selanjutnya, dalam perbaikan permohonan setebal 197 halaman yang diserahkan Kamis (7/8/2014) siang, tim hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014.

Selain itu, Prabowo-Hatta juga menduga KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20, serta Peraturan KPU Nomor 21/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Setelah itu, Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Editor:
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved