Pemilu 2014

IPW: Ancam Penculikan Ketua KPU, Polisi Harus Tangkap Ketua Gerindra

Indonesia Police Watch (IPW) mendukung langkah 7 komisioner KPU yang melaporkan Ketua DPD Gerindra Jakarta M. Taufik ke Bareskrim Polri.

IPW: Ancam Penculikan Ketua KPU, Polisi Harus Tangkap Ketua Gerindra
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (tengah) bersama dua pasang capres dan cawapres saat pengumuman harta kekayaan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014). Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan terbanyak, yaitu sebesar Rp 1,6 triliun, cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla sebesar Rp 465 miliar, cawapres nomor urut 1, Hatta Rajasa sebesar Rp 30 miliar, dan capres nomor urut 2, Joko Widodo sebesar Rp 29 miliar. 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendukung langkah 7 komisioner KPU yang melaporkan Ketua DPD Gerindra Jakarta M. Taufik ke Bareskrim Polri.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan pihaknya berharap, Bareskrim secepatnya memproses laporan tersebut dengan  cara memanggil, memeriksa dan menahan Ketua DPD Gerindra Jakarta.

"Ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra kepada Ketua KPU tidak bisa dianggap sepele, mengingat kasus penculikan masih merupakan sebuah kejahatan yang menakutkan di Indonesia," kata Neta dalam keterangannya, Senin (11/8/2014).

Selain itu, kata Neta, kasus-kasus penculikan yang bersifat kriminal murni masih terus terjadi di negeri ini. Sementara itu, kejahatan penculikan yang bernuansa politik masih menjadi trauma tersendiri bagi bangsa indonesia.

"Mengingat masih banyak aktivis yang diculik pada 1998 hingga kini belum kembali dan masih hilang," tuturnya.

Sebab itu, lanjut Neta, ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra Jakarta itu adalah sebuah kejahatan politik tingkat tinggi. Menurut Neta, ancaman ini jangan dilihat hanya sebagai sekadar gertakan sambal, tapi harus dilihat sebagai sebuah aksi kriminal politik yang tidak hanya mengancaman sistem demokratisasi.

"Lebih dari itu ancaman ini adalah sebuah sinyal bahwa ada pihak-pihak yang sedang berupaya membangkitkan kekuatan masa lalu dengan aksi penculikan yang pernah mereka lakukan terhadap para aktivis politik. Sehingga ancaman itu dalam rangka membangkitkan trauma politik massa lalu yang bisa mengganggu proses Pilpres 2014," ungkapnya.

Neta menuturkan ancaman ini setidaknya akan membuat takut orang-orang yang menangani proses pilpres 2014. Kemudian pada akhirnya bertujuan mengacaukan pelantikan presiden terpilih. Neta meminta Bareskrim Polri harus segera memproses kejahatan politik tingkat tinggi ini, dengan cara memanggil dan segera menahan pelaku pengancaman dengan pasal berlapis.

"Tujuannya agar keamanan Ketua KPU terjaga, proses Pilpres 2014 dan pelantikan presiden terpilih tidak terganggu oleh manuver pengancam. Bareskrim jangan menganggap enteng ancaman ini. Jika Bareskrim terlambat bertindak dan Ketua KPU benar-benar diculik dipastikan kekacauan dan kerusuhan politik akan terjadi di indonesia," katanya.

Editor:
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved