Ini Harapan Ketua DKPP Jelang Pemilukada 2015

Momentum Pilkada serentak yang masih diwacanakan tahun 2015 ini, diharap menjadi ajang perbaikan-perbaikan di segala lini,

Ini Harapan Ketua DKPP Jelang Pemilukada 2015
Tribun Medan / Feri
Jimmly Asshiddiqe Saat Menyampaikan Tausiah Penyelenggaran Pemilu, di KPU Sumut, Senin (12/1/2015). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Momentum Pilkada serentak yang masih diwacanakan tahun 2015 ini, diharap menjadi ajang perbaikan-perbaikan di segala lini, khususnya bagi penyelenggara pemilu di Sumatera Utara.

Hal tersebut diutarakan Ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Prof Jimmly Asshiddiqie saat didaulat KPU Sumut menyampaikan "Tausiah" seputar penyelenggaraan pemilu dan sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan terhadap 15 penyelenggara Pemilu di Sumut, Senin (12/1/2015) di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengaku, pihaknya dan Bawaslu Sumut bersepakat memanfaatkan waktu Prof Jimmly Asshiddiqie yang kebetulan sedang berada di Kota Medan.

"Kami sepakat ini jadi momentum tanya jawab langsung kepada Prof Jimmly selaku Ketua DKPP. Selain tahun ini akan ada Pilkada serentak, di Sumut sudah 15 penyelenggara dipecat DKPP. Kami ingin mendengar "Tausiah" langsung dari Prof Jimmly," ujar Mulia dalam pidato pembuka.    

Mulia juga sempat mengeluhkan banding KPU Sumut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selalu dikalahkan.

Pada kesempatan tersebut, Jimmly merefresh, bahwa kehadiran DKPP dalam ketatanegaraan Indonesia untuk mmenjaga dan mengawasi etika profesi penyelenggara pemilu di Indonesia.

"Kehadiran DKPP jangan salah dimengerti sebagai ancaman dan mengganggu. DKPP dibentuk untuk maksud menjaga institusi. Kalau pun akhirnya ada putusan memberhentikan orang (penyelenggara pemilu) itu berarti untuk menyelamatkan institusi penyelenggara pemilu," terang Jimmly.
Lebih jahu, Jimmly menceritakan salahsatu isi buku dengan penulis bernama Daron. Menurutnya buku tersebut sangat menarik dibaca lantaran menganalisa tentang sebab-sebab suatu bangsa yang berhasil dan tenggelam. Jimmly mengatakan, sangat sepakat dengan kesimpulan teori yang diangkat dalam buku itu. Bahwa dalam transformasi suatu bangsa, yang paling menonjol ditentukan oleh kualitas institusi bernegara.

"Memang kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas institusinya bernegara. Jadi, harus sudah bisa dibedakan mana urusan pribadi dan mana urusan institusi. Kembali ke soal DKPP tadi. Bahwa DKPP dibentuk untuk maksud menjaga institusi. Sehingga kalau pun ada orang yang diberhentikan itu untuk menyelamatkan institusi," tukasnya.

Apalagi, kata Jimmly, dalam Pilkada serentak yang direncanakan tahun ini. Tugas-tugas penyelenggara pemilu akan lebih berat dibanding Pilkada sebelumnya. Ia berharap Pilkada serentak di 14 Kabupaten/kota di Sumut bisa dilaksanakan semakin baik.

"Sebentar lagi Pilkada serentak. Ini akan lebih berat dari sebelumnya. Harapan kami 14 Kabupaten/kota di Sumut yang melaksanakan Pilkada harus lebih baik lagi. Tahun ini juga kita akan adakan sosialisasinya, sambil menunggu keputusan DPR RI," ujarnya.

Jimmly pun berharap, Sumut bisa menjadi barometer penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

"Jadi lebih bagus lupakan kekalahan gugatan di PTUN. Upayakan Sumut jadi barometer penyelenggara pemilu yang berintegritas," tukasnya.

Diskusi ini juga dihadiri anggota KPU Sumut lainnya, beberapa KPU dan Panwaslu kabupaten/kota yang terdekat dari Kota Medan. Serta dihadiri Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan.

(fer/tribun-medan.com)

Penulis: Feriansyah
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved