Jadwal Pilkada, KPU Sumut Tunggu Revisi UU Pilkada dan Peraturan KPU RI

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Mulia Banurea mengakui, pihaknya belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan

Jadwal Pilkada, KPU Sumut Tunggu Revisi UU Pilkada dan Peraturan KPU RI
net

Laporan Wartawan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Mulia Banurea mengakui, pihaknya belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di 14 kabupaten/kota. Namun untuk persiapan, khususnya anggaran, secara lahir batin telah siap, sesuai hasil koordinasi dengan Pemprov Sumut beserta kepala daerah dan KPU dari 14 kabupaten kota yang akhir masa jabatan (AMJ) berakhir di tahun 2015 ini.

"Kita masih menunggu hasil revisi undang-undang No 1 tahun 2015 oleh Komisi II DPR RI dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)," ujar Mulia dikonfirmasi www.tribun-medan.com via selular, Kamis (12/2/2015).

Yang diketahui Mulia, informasi dari media beberapa fraksi di Komisi II DPR RI menginginkan ada revisi jadwal pelaksanaan Pilkada. Khususnya terkait apakah pelaksanaan Pilkada serentak akan dilakukan pada Juni 2016, menggabungkan kepala daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan kepala daerah AMJ semester pertama tahun 2016.

Selain itu, juga masih ada wacana akan mengembalikan sistem paket (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah).

Mulia mengatakan, setelah pada tanggal 17 Februari diambil keputusan revisi undang-undang itu oleh Komisi II DPR RI. Kemudian akan dimasukkan dalam lembaran negara oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, KPU RI akan membuat PKPU. "PKPU RI yang akan menjadi acuan tahapan Pilkada serentak itu. Termasuk jadwal pencoblosan," tukasnya.

Mulia menuturkan, jika wacana penggabungan pilkada serentak kepala daerah AMJ 2015 dengan kepala daerah AMJ semester pertama 2016, maka akan ada 25 Pilkada kabupaten/kota di Sumut.

"Ada 14 kabupaten kota di Sumut yang kepala daerahnya berakhir pada 2015. Sedangkan yang akhir masa jabatannya semester pertama (Januari-Juni) 2016 diperkirakan ada 11 daerah. Tapi 11 daerah itu masih perkiraan sementara. Nanti akan divalidasi lagi jika sudah ada keputusan dari pusat," ujarnya.

(fer/tribun-medan.com)

Penulis: Feriansyah
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved