Pilkada Serentak

Fernando-Arsidi Merasa di Obok-obok

Menurutnya, hitung-hitungan yang dilakukan oleh KPU dalam berita acara ini menyalahi PKPU No.56 ayat 1 b.

Fernando-Arsidi Merasa di Obok-obok
Tribun Medan/Royandi Hutasoit
Fernando-Arsidi Saat Melakukan konferensi pers, Jumat (14/7/2015). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR-Ketidaksesuaian isi berita acara pemeriksaan dukungan calon wali kota dan wakil walikota yang diterima oleh calon perseorangan Fernando-Arsidi dengan yang terdapat di Peraturan KPU No.9 tahun 2015 membuat pasangan ini merasa telah dipermainkan oleh KPU.

"Dalam PKPU No.9/2015 yang telah disempurnakan dengan PKPU No.12 Tahun 2015 tidak seperti ini draf berita acara pemeriksaan. Tentu ini sudah merugikan kami. Kita sudah di obok-obok KPUD Siantar nih," kata Fernando dalam konferensi pers di Fernando-Arsidi Centre, Jumat (14/9/2015).

Menurutnya, hitung-hitungan yang dilakukan oleh KPU dalam berita acara ini menyalahi PKPU No.56 ayat 1 b.

"Dalam draf PKPU no 12 kan draf berita acara pemeriksaan dukungan itu poinnya hanya empat. Bagaimana mungkin yang diberikan kepada kita jadi bertambah satu? Sudah begitu dukungan lama yang katanya tidak bisa kami gunakan tersebut juga salah menurut PKPU No.56 ayat 1 B," ujarnya.

Ia juga mengatakan tidak terima bahwa dukungan mereka tersebut diadu dengan dukungan para ketujuh calon terdahulu.

"Kami juga tidak terima dengan pengaduan dukungan terhadap ketujuh calon yang mendaftar, karena tiga kan sudah gugur, jadi jelas kami kan tentu bisa mempergunakan dukungan pendukung yang gugur ini," katanya.

Menurutnya hal ini akan mereka bahwa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Panwaslih dan Juga Komnas HAM.

"Hal ini sudah melangar Hak Asasi kami sebagai calon, karena mereka telang mengangkangi hak-hak kami sebagai manusia yang mempunyai hak mencalon. Untuk saat kita akan adukan hal ini kepada Panwaslu," katanya.

Menanggapi hal ini Mangasi Purba, Ketua KPUD Pematangsiantar mengatakan bahwa setiap pasangan calon berhak melapor.

"Hak mereka itu. Namun untuk berita acara tersebut itu sudah benar, memang tidak sesuai dengan format yang di PKPU itu, namun kami punya kewenangan untuk membuat format baru sesuai petunjuk teknis yang kami dapatkan dari KPU Sumut untuk membuat format yang melengkapi permintaan dari PKPU 9 Tahun 2015 No.56 ayat 1 b itu," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa terkait dukungan calon yang merasa di rugikan terhadap pengaduan terhadap calon-calon lain harus dilakukan oleh mereka karena hal ini adalah aturan mereka. "Sudah jelas dalam itu PKPU dijelaskan bahwa dukungan yang sudah di faktualkan tidak boleh diajukan lagi, dan ini dialami semua calon, bukan hanya Fernando," katanya.

Adapun isi PKPU No 9 tahun 2015 Pasal 56 ayat 1 b yaitu "Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk. (cr7/tribun-medan.com)

Penulis:
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved