TribunMedan/

Nazaruddin Dukung Jokowi Lanjutkan Proyek Hambalang

"Itu kan uang rakyat, harus dimanfaatkan," kata Nazaruddin.

Nazaruddin Dukung Jokowi Lanjutkan Proyek Hambalang
Foto: RUSMAN (Biro Pers-Setpres)
Presiden Joko Widodo saat meninjau Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016). 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Sentul Bogor, Jawa Barat.

Menurut Nazaruddin, lahan bekas proyek Wisma Atlet tersebut merupakan aset negara yang perlu dimanfaatkan.

"Kalau soal aset biru, aset negara, jangan sampai disia-siakan. Lebih bagus dimanfaatkan, cuma dengan aturannya, supaya aset tidak sia-sia. Saya rasa itulah yang terbaik jika mau dibangun kembali," ujar Nazaruddin saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Menurut Nazaruddin, pada prinsipnya siapa pun yang memerintah, harus melanjutkan program pembangunan yang telah banyak menggunakan keuangan negara. 

Terlebih lagi, proyek Hambalang sejak awal digunakan untuk memajukan dunia olahraga Indonesia.

"Itu kan uang rakyat, harus dimanfaatkan," kata Nazaruddin.

Nazaruddin merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Hambalang. Hingga saat ini, proyek pembangunan di lokasi tersebut dihentikan. 

Proyek Hambalang menjadi sorotan setelah Presiden Jokowi meninjau proyek peninggalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Presiden memerintahkan tiga hal setelah melakukan kunjungan itu. Jokowi menekankan, pemerintah ingin menyelamatkan proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena merupakan aset negara.

Ada tahap-tahap yang akan dilakukan demi upaya penyelamatan aset itu. 

Pertama, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

"Kedua, Presiden akan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang itu sendiri," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Istana, Senin (21/3/2016).

Ketiga, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari sisi hukum. (Abba Gabrillin/Kompas.com)

Editor: Liston Damanik
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help