Balai Besar TNGL dan Pemda Dinilai Tak Sanggup Tangani Perambahan Hutan

Koalisi Penyelamatan Taman Nasional Gunung Leuser meminta Presiden Jokowi segera turun tangan.

Balai Besar TNGL dan Pemda Dinilai Tak Sanggup Tangani Perambahan Hutan
Tribun Medan/Joseph Wesly Ginting
Juru bicara koalisi penyelamatan TNGL, Panut Hadisiswoyo, saat memaparkan mengenai persoalan perambahan Taman Nasional Gunung Leuser, di Kafe Potret, Senin (17/10/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Joseph Ginting

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Koalisi Penyelamatan Taman Nasional Gunung Leuser (KP-TNGL) bentukan beberapa lembaga swadaya masyarakat, meminta Presiden Jokowi segera turun tangan menyelamatkan TNGL yang saat ini terus dirambah masyarakat dan perusahaan. Akibatnya, luas Areal TNGL yang awalnya memiliki luas 1 juta hektar lebih hanya menyisakan luas 800 ribuan hektar.

"Awalnya luasnya 1 juta hektar lebih. Sesuai dengan data tahun 2014 luasnya hanya 800 ribuan hektar," kata juru bicara koalisi penyelamatan TNGL, Panut Hadisiswoyo, Senin (17/10/2016).

Dia menilai, Balai Besar TNGL bersama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Utara tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan perambahan yang terjadi secara masif untuk dijadikan perkebunan dan pemukiman.

"Perambahan yang terjadi terutama di wilayah Sekoci, Kabupaten Langkat, oleh masyarakat lokal maupun pendatang, yang sangat mungkin ditunggangi para pemilik modal," katanya.

Dia mengatakan perambahan secara masif ini terjadi sejak tahun 1999. Untuk itu, dia meminta agar Jokowi segera turun tangan menyelamatkan TNGL yang merupakan satu-satunya lanskap di dunia yang menjadi lokasi empat mamalia hidup berdampingan.

"Di TNGL ada empat mamalia besar yang hidup berdampingan, yaitu badak sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera dan orangutan sumatera," katanya.

Akibat perambahan yang masif ini, TNGL sebagai salah satu Warisan Dunia, telah dimasukkan ke dalam “Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya” oleh UNESCO World Heritage Committe pada tahun 2011.

"Jika hingga tahun 2018 tidak juga mampu mengatasi permasalahannya, maka sangat mungkin akan dikeluarkan dari status Warisan Dunia yang berarti sebuah catatan buruk bagi Pemerintah RI karena tidak bisa menjaga kawasannya yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia," katanya. (wes/tribun-medan.com)

Penulis: Joseph Wesly Ginting
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved