Menlu Retno Usulkan Metode Baru pada Pasukan Perdamaian PBB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong pencegahan pelanggaran yang terjadi di daerah konflik.

Menlu Retno Usulkan Metode Baru pada Pasukan Perdamaian PBB
Kristian Erdianto
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam usai rapat koordinasi tingkat menteri, Jumat (11/11/2016). 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong pencegahan pelanggaran yang terjadi di daerah konflik. Termasuk kekerasan seksual yang dilakukan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal itu disampaikan Retno dalam paparannya pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) MIKTA ke-8.

Retno mengusulkan penggunaan metode baru seperti pendekatan kepada komunitas lokal dan penggunaan teknologi sebagai elemen penting yang harus dimiliki Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

“Pasukan penjaga perdamaian harus senantiasa memenangkan hati dan pikiran komunitas di daerah konflik, oleh karena pendekatan-pendekatan yang outside the box dan innovative perlu terus dikembangkan," kata Retno di Sydney, Australia, melalui keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, Jumat (25/11/2016).

Lebih lanjut, Retno meyampaikan pentingnya agar kapasitas dan response time pasukan penjaga perdamaian dari Negara MIKTA terus di tingkatkan.

Terkait hal itu, Retno menawarkan penggunaan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul sebagai center of excellence dalam peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA.

“Kita harus pastikan pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA memiliki kemampuan dan perlengkapan yang tinggi," ujar Retno.

Pada kesempatan ini, Retno juga menyampaikan kembali permintaan dukungan bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

“Indonesia telah memiliki pengalaman dan keterlibatan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global," ucap Retno.

PTM MIKTA menyepakati Komunike Bersama yang menekankan komitmen MIKTA untuk berkontribusi secara aktif dan inovatif dalam penyelesaian berbagai tantangan global.

Diantaranya terkait dengan radikalisme dan terorisme, migrasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, serta peneggunaan teknologi dan inovasi dalam pengambilan kebijakan publik.

Para Menlu juga menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dalam upaya mendorong peningkatan inovasi dan kapasitas diplomat serta perdagangan dan investasi di Negara-negara MIKTA.

MIKTA merupakan Foreign Minister-level initiative yang dibentuk di antara pertemuan ke-68 Majelis Umum PBB pada 17 September 2013 lalu.

Perkumpulan informal lima negara berkembang itu, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia, telah berlangsung sebanyak 8 kali.

Pertemuan kali ini merupakan undangan dari Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop setelah sebelumnya para Menlu bertemu dalam forum dialog singkat bertema kemanusiaan di sela-sela Sidang Umum PBB ke-71, tanggal 22 September 2016 di New York.(*)

Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved