Home »

Sumut

Berikut Alasan Mengapa Kadiskominfo Tak Boleh Larang Wartawan Wawancarai Bupati

"Kalau ada wartawan yang mau mewawancarai JR Saragih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, harusnya dia tidak berhak melarangnya.

Berikut Alasan Mengapa Kadiskominfo Tak Boleh Larang Wartawan Wawancarai Bupati
IST
JR Saragih, saat melakukan aktivitasnya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut saat berkunjung ke Nias yang dikirimkan oleh Kadiskominfo Kabupaten Simalungun dari rilis beberapa hari lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Arifin Saleh, Pengamat Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyampaikan bahwa tindakan dari Kadiskominfo Simalungun, Akmal Siregar melarang wartawan mewawancarai JR Saragih adalah tindakan yang kurang tepat.

"Harusnya pejabat yang bersangkutan sadar posisinya sebagai siapa. Kalau ada wartawan yang mau mewawancarai JR Saragih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, harusnya dia tidak berhak melarangnya. Harusnya dia sadar posisilah," ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (30/11/2016)

Baca: JR Saragih Dituding Gunakan Cara Kotor Saat Musda Demokrat

Arifin menuturkan meskipun JR Saragih memiliki jabatan sebagai Bupati Simalungun, namun sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut juga sudah melekat pada diri JR Saragih. 

"Kan dua-duanya jabatanya melekat itu. Baik sebagai bupati maupun sebagai ketua DPD Partau Demokrat, harusnya JR Saragih juga sadar bahwa dirinya sekarang adalah ketua DPD Partai Demokrat Sumut yang sekaligus bupati," ujarnya.

Kata Arifin terkait sikap dari Akmal Siregar yang langsung menghalau wartawan dengan menarik lengan wartawan yang mau mewawancarai JR Saragih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat adalah tindakan yang tidak arif sebagai ASN. 

"Dia kan pejabat perpanjangan lidah Bupati. Kalau pun JR Saragihnya tidak bersedia diwawancaari sebagai orang partai, kan tinggal disampaikan saja secara sopan. Ngak mesti langsung main tarik," ujarnya.

Baca Juga: JR Saragih Kalahkan Ketua Petahana

Kata Arifin, seandainya JR Saragih menolak diwawancarai hari itu, harusnya memberitahukan kepada wartwan yang hendak mewawancarainya bahwa dia tidak bersedia diwawancarai sebagai orang Partai Demokrat. 

"Kalau pun JR Saragihnya tidak mau diwawancarai hari itu sebagai orang partai. JR Saragihnya yang menyampaikan bahwa dia tidak ingun diwawancarai. Kok pejabat pemerintahan pula yang melarang, atau jangan-jangan si Akmal ini sudah merangkap sebagai humas Partai Demokrat," ujarnya.

Saat ditanyakan apakah boleh Akmal Siregar mengirimkan rilis terkait aktivitas JR Saragih sebagai Ketua DPD Partai Demokarat Sumut? . Arifin menyampaikan bahwa hal tersebut tidak boleh.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Royandi Hutasoit
Editor: Randy Hutagaol
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help