Lima SKPD Jadi Sorotan Pencegahan Gratifikasi

Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Dinas Perhubungan.

Lima SKPD Jadi Sorotan Pencegahan Gratifikasi
Tribun Medan / Tommy
Edi Surianto, Divisi Pencegahan KPK saat memberikan materi definisi gratifikasi di hadapan SKPD dan Anggota DPRD Medan, Rabu (30/11/2016). (Tribun Medan / Tommy) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyoroti lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan.

Demikian disampaikan, Divisi Pencegahan, Edi Surianto pada Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (30/11/2016).

Ada pun lima SKPD tersebut yakni, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Dinas Perhubungan.

Baca: KPK Tolak Laporan Gratifikasi Pansus PAD DPRD Sumut

"Kita minta SKPD tersebut melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk melarang memberi apa pun kepada pegawai, karena termasuk dalam gratifikasi,"katanya seraya mengatakan setiap kepala dinas menempelkan imabauan di setiap Unit Pelasnana Teknis (UPT)nya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, OK Zulfi saat ditemui di acara tersebut mengatakan berjanji merealisasi imbauan tersebut.

"Kita sudah lakulan itu, ada kok kita tempelkan. Nanti kita sosialisasikan juga ke masyarakat,"katanya.

(cr4/tribun-medan.com)

Ikuti kami di
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help