Sekjen PKB Usulkan Moratorium unuk Kebijakan Bebas Visa

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menilai, kebijakan bebas visa lebih banyak menimbulkan

Sekjen PKB Usulkan Moratorium unuk Kebijakan Bebas Visa
Dimas Jarot Bayu
Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding di sela-sela acara pemotongan hewan kurban oleh DPP PKB di Jakarta, Selasa (13/9/2016). 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menilai, kebijakan bebas visa lebih banyak menimbulkan kerugian.

Karena itu, Karding menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tersebut.

"Kita moratorium dululah. Dibaca dulu. Ambil jalan tengah yang tepat atau membangun sistem pengawasan ketenagakerjaan asing khususnya yang menyalahgunakan visa. Jadi kalau sepanjang itu tidak menjamin peningkatan, maka paling baik itu di evaluasi," kata Karding saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Baca: Wasekjen PKB: Anies Baswedan Disimulasikan dengan Saefullah dan Sylviana Murni

Ketua MPR Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi

Ia juga mengaku mendapat laporan dari daerah terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal.

Saat ini, berdasarkan laporan yang didapat Karding, TKA ilegal ditemukan bekerja di sejumlah daerah. Dan mereka merupakan tenaga informal.

"Ini ternyata jumlah wisatawan asing juga tidak terlalu meningkat dan malah disalahgunakan oleh TKA ilegal yang malah mengerjakan pekerjaan kasar. Padahal pekerjaan itu bisa dikerjakan orang Indonesia yang membutuhkan," lanjut Karding. (*)

Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved