TribunMedan/

Ngopi Sore

Ya Allah, Tuhan YME, Kenapa Pers Kami Kacau Begini

Keamburadulan dan kekacauan harus segera diakhiri sebelum mengakibatkan kehancuran intelektual yang jauh lebih parah.

Ya Allah, Tuhan YME, Kenapa Pers Kami Kacau Begini
KOMPAS.COM

SAYA sama sekali tidak bermaksud mengolok-olok Pak SBY. Saya tak punya nyali sebesar orang lain. Namun apa boleh buat, cuitannya yang sensasional itu, saya kira, memang cocok diadopsi untuk menggambarkan situasi pers Indonesia di hari-hari belakangan ini.

Situasi yang serba kacau, yang makin dikacaukan oleh kebijakan teranyar Dewan Pers. Alih-alih menertibkan, verifikasi yang dilakukan Dewan Pers justru menerbitkan gerutu dan amuk. Terutama lewat media sosial. Ribuan orang, baik yang sehari-hari berkecimpung di ranah kerja pers maupun tidak, memberikan pendapat. Dan makin ke sini, opini makin bergeser ke arah pengekangan dan pemberangusan pers. Indonesia di era Joko Widodo disebut kembali ke Indonesia di era Soeharto.

Benarkah demikian? Apakah verifikasi yang dilakukan dewan pers keliru? Saya kira tidak. Pers Indonesia memang sedang kacau dan harus segera ditertibkan.

Di era Pemerintahan Presiden Soeharto, Pers Pancasila dipaksakan menjadi filosofi dan karakter pers Indonesia, untuk menghindarkan dan memberi jarak dari pers berpaham libetarian, otoritarian, dan komunis. Pemerintah ingin memegang kendali penuh dan memang itulah yang dilakukan.

Pers Pancasila adalah pers yang bebas dan di sisi lain bertanggung jawab. Sesungguhnya tidak kontradiktif. Bebas memang bukan berarti bablas. Harus tetap ada tanggung jawab. Namun dalam praktiknya, kata 'tanggung jawab' menjadi pisau bermata dua.

Pemerintah Orde Baru memaknai 'tanggung jawab' bukan sebagai tanggung jawab pers kepada pembaca, di mana dengan demikian patokan dan tolok ukurnya adalah asas-asas jurnalistik dan fungsi sebagai sosial kontrol, melainkan tanggung jawab kepada pemerintah.

Pers yang dianggap baik adalah pers yang tidak menyoroti kinerja pemerintah. Terutama kinerja yang buruk. Atas ini pers harus tutup mata dan telinga. Yang berani-beranian menyoroti dianggap tidak bertanggung jawab, kurang ajar, dan karenanya harus digebuk.

Era Pers Pancasila yang sontoloyo ini berakhir seiring kejatuhan Soeharto di tahun 1998. Semestinya ini jadi kabar bagus. Semestinya kehidupan pers di Indonesia dapat bergeser ke sisi yang lebih baik. Era baru yang lebih memungkinkan untuk mencapai kecemerlangan.

Sayangnya tidak terjadi. Sampai 19 tahun pascahari kejatuhan Orde Baru, pers Indonesia tak beranjak jauh. Hanya lebih baik dari sisi jumlah. Kebijakan pemerintah yang menghapuskan kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) membuat pertumbuhan jumlah media, dalam hal ini media cetak, meningkat pesat. Cukup minimal mengantongi izin Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV), maka siapapun bisa mendirikan dan kemudian mengelola perusahaan media.

Tak perlu repot-repot menyusun data-data administratif karyawan. Tak perlu punya mesin cetak sendiri. Cukup kumpulkan dua tiga orang untuk dijadikan wartawan, dua tiga orang untuk ditugaskan mengurus administrasi dan keuangan, dua tiga orang loper, dan beberapa perangkat komputer, tempatkan di satu ruangan seadanya. Kantor tak perlu besar. Satu kamar kontrakan sudah cukup. Bahkan kalau perlu tidak usah pakai kantor sama sekali. Lalu cetak kartu pers dan terbitkan produk sesuai kekuatan modal. Bisa harian, bisa mingguan, bisa dua mingguan, bisa bulanan, bisa juga dua tahun sekali: menjelang Hari Raya dan menjelang Tahun Baru.

Halaman
123
Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help