Ngopi Sore

Ya Allah, Tuhan YME, Kenapa Pers Kami Kacau Begini

Keamburadulan dan kekacauan harus segera diakhiri sebelum mengakibatkan kehancuran intelektual yang jauh lebih parah.

Ya Allah, Tuhan YME, Kenapa Pers Kami Kacau Begini
KOMPAS.COM

Di era digital perkembangan media semakin pesat. Media-media dalam jaringan (online) bermunculan. Banyak sekali. Satu kecenderungan yang bisa dimaklumi mengingat mendirikan media dalam jaringan jauh lebih mudah ketimbang media cetak. Cukup beli hosting dan domain. Harganya murah. Bahkan ada yang gratisan.
Namun kuantitas yang meroket, konon hampir mencapai angka 400 ribu, ternyata tidak berbanding lurus dengan kualitas yang justru makin merosot. Mengapa?

Sebagian media dalam jaringan dijalankan dengan melabrak asas-asas jurnalistik. Berita ditayangkan tanpa konfirmasi sama sekali pada narasumber. Bahkan tanpa memerdulikan elemen dasar 5W1H.

Bahkan ada yang lebih kurang ajar. Bukan sekadar tak punya malu menyajikan berita salin tempel dari media lain, lebih jauh mereka mengganti kalimat-kalimat di dalam berita itu, juga mengganti judulnya, sesuai dengan opini atau kesimpulannya sendiri. Belum cukup, berita sampah semacam ini mereka sebar pula tautannya di media-media sosial, lewat perantara akun-akun robot.

Media-media kurang ajar seperti ini tentu saja sangat meresahkan. Selain sulit dituntut pertanggungjawabannya lantaran tidak memiliki susunan redaksi yang valid dan sahih, alamat redaksi mereka juga rata-rata palsu. Ada yang beralamat di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Medan, padahal seluruh operasional dijalankan dari tempat lain. Kadang-kadang bahkan hanya oleh satu dua orang.

Gawatnya, masih saja ada orang yang percaya. Termasuk orang-orang yang secara logika, antara lain berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan, rasa-rasanya tidak mungkin memercayainya. Cobalah periksa halaman media sosial Anda. Entah Facebook entah Twitter. Sesekali, cobalah hitung berapa banyak kawan Anda yang bukan cuma percaya, akan tetapi juga ikut menyebarkan berita-berita acak-kadut dari media-media kurang ajar itu. Barangkali Anda akan merasa sangat terkejut.

Atas dasar inilah, saya kira, Dewan Pers bergerak melakukan penertiban. Keamburadulan dan kekacauan harus segera diakhiri sebelum mengakibatkan kehancuran intelektual yang jauh lebih parah.

PRESIDEN Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua PWI Pusat Margiono (kedua kanan), Ketua Dewan Pers Yoseph Adhi Prasetyo (kedua kiri), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan), dan Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri), memukul tifa sebagai tanda peresmian puncak Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, Maluku, Kamis (9/2). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap media arus utama (mainstream) bisa meluruskan pemberitaan yang
PRESIDEN Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua PWI Pusat Margiono (kedua kanan), Ketua Dewan Pers Yoseph Adhi Prasetyo (kedua kiri), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan), dan Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri), memukul tifa sebagai tanda peresmian puncak Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, Maluku, Kamis (9/2). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap media arus utama (mainstream) bisa meluruskan pemberitaan yang "bengkok", terkait maraknya berita palsu atau hoax.

Persoalannya, apakah verifikasi, yang lantas ditindaklanjuti dengan pemberian barcode, merupakan cara penertiban yang paling efektif? Atau mungkin pertanyaan ini bisa diganti. Apakah ada cara lain untuk melakukan penertiban terhadap media-media yang tidak memenuhi standar dan etika jurnalistik?

Edukasi pembaca kelihatannya menjadi jalan keluar yang akan lebih bisa diterima. Namun kita juga sudah terlanjur tahu bahwa langkah ini nyaris mustahil dilakukan di Indonesia. Setidaknya untuk sekarang. Tingginya kepercayaan terhadap berita-berita palsu, berita-berita propaganda yang menyesatkan dan menjerumuskan, hanya bisa terjadi lantaran satu perkara, yakni kemalasan membaca.

Dengan membaca, seyogianya tiap-tiap berita yang terbit di media, baik cetak maupun elektronik maupun dalam jaringan, tidak serta-merta dikunyah lalu ditelan. Semestinya dilakukan tinjau ulang dengan cermat dan teliti lebih dulu. Melakukan telaah dan pembandingan-pembandingan terhadap informasi dan literatur-literatur lain. Langkah-langkah ini diabaikan. Bahkan tidak sedikit yang berkesimpulan dan kemudian menyebarkan tautan-tautan berita di media-media dalam jaringan hanya dengan membaca judulnya tanpa tahu isi beritanya.

Dewan Pers agaknya juga memandang kecenderungan menyedihkan ini. Edukasi pembaca barangkali memang merupakan langkah terbaik, namun tidak bisa diharapkan dapat berhasil dalam waktu dekat. Harus dilakukan dengan sabar, pelan-pelan. Padahal di lain sisi, keamburadulan dan kekacauan pers Indonesia sudah sampai pada titik genting.

Halaman
123
Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved