Ngopi Sore

Freeport yang Mana Warisan daripada Soeharto

Tiga bulan setelah UU penanaman modal asing disahkan pemerintah pada Januari 1967, Freeport menandatangani Kontrak Karya selama 30 tahun.

Freeport yang Mana Warisan daripada Soeharto
THE JAKARTA POST
SATU di antara pabrik di kompleks penambangan PT Freeport Indonesia dilihat dari atas. 

SELAIN banjir di Jakarta yang dihubung-hubungkan dengan pemilihan gubernur, ribut-ribut yang juga menyita banyak perhatian adalah soal Freeport.

Anda tahu apa itu Freeport? Sungguh, keterlaluan jika tidak. Selama ini Anda ngapain aja? Pun andaikata demikian, tak apa. Sampai di sini Anda bisa berhenti membaca dan melongok sebentar ke google. Gampangnya buka saja wikipedia. Di laman ini Anda bisa mendapati segala macam informasi yang berkenaan dengan Freeport. Termasuk bagaimana cara mereka masuk ke Indonesia.

Freeport boleh dikata merupakan perusahaan asing yang namanya paling terkenal di Indonesia. Perusahaan yang boleh jadi paling sering disebut dan dipercakapkan. Mula-mula tentu saja dengan nada suara yang lirih. Siapa pula yang berani? Freeport masuk ke Indonesia atas restu Soeharto, presiden yang waktu itu kekuasaannya absolut. Nekat mengusik konsekuensinya jelas. Masih sangat lumayan jika cuma digebuk.

Pada 10 Januari 1967 Soeharto mengesahkan Undang Undang (UU) Nomor 1 tahun 1967 (UU No.1/1967) tentang Penanaman Modal Asing. Bahwa, "karena kekuatan ekonomi potensial yang dengan kurnia Tuhan yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air namun belum diolah menjadi kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan ketiadaan modal, pengalaman dan tekhnologi, maka tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skil yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri."

Begitu dipapar di dalam UU, pada poin 'a' dan 'e'. Poin-poin yang menjadi dasar bagi Pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto untuk membuka pintu lebar-lebar bagi perusahaan-perusahaan asing. Tiga bulan setelah UU disahkan pemerintah, petinggi Freeport-McMoRan Inc datang dari Amerika Serikat untuk menandatangani Kontrak Karya selama 30 tahun dan mendapat izin konsesi menambang di wilayah seluas 10 ribu hektare, yang kemudian diperluas menjadi 2,5 juta hektare pada 1989.

Sebelum berakhir di tahun 1997, Freeport, yang beroperasi di negeri ini dengan nama PT Freeport Indonesia,  kembali memperoleh perpanjangan Kontrak Karya (Kontrak Karya II) yang berlaku hingga 2021.

LOKASI penambangan PT Freeport Indonesia dilihat dari atas.
LOKASI penambangan PT Freeport Indonesia dilihat dari atas. (KOMPAS.COM)

Sekarang 2017. Berarti masih ada waktu empat tahun bagi Freeport yang mana warisan daripada Soeharto (meminjam gaya bicara mendiang) ini untuk menambang emas dari perut bumi Papua. Ribut- ribut menyeruak setelah Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mencoba mengusik Freeport dengan menyodorkan peraturan baru.

Pada 10 Februari 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia. Keputusan yang membuat Freeport terperanjat.

Bagaimana tidak. Perubahan Kontrak Karya ke IUPK adalah pergeseran yang signifikan. Beda yang nyata. Kejatuhan yang drastis. Setara dengan hukuman turun pangkat yang diberikan Jenderal Naga Bonar pada Lukman yang ketahuan mencuri "barang rakyat" dalam film Naga Bonar. Dari Mayor ke Sersan Mayor.

Dalam Kontrak Karya, pemerintah dan Freeport adalah dua pihak yang berkontrak dan dengan demikian berada pada posisi sejajar. IUPK tidak. Dalam IUPK, pemerintah berposisi sebagai pemberi izin sedangkan Freeport penerima izin. Dan sebagai pemegang izin IUPK, selain terikat oleh aturan lebih ketat, tak terkecuali menyangkut ekspor konsentrat, Freeport wajib melakukan divestasi saham hingga 51 persen kepada pemerintah Indonesia, secara bertahap setelah 10 tahun masa produksi. Artinya, jika peraturan ini diberlakukan, Freeport yang sudah beroperasi sejak tahun 1967 harus langsung melepas saham tersebut.

Halaman
12
Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help