TribunMedan/

Menteri Pertanian Sambangi KPK, Bahas Pengawasan Dana Peremajaan Lahan Sawit

Mentan dan KPK membahas pembangunan lahan perkebunan rakyat, hingga pengawasan dana peremajaan lahan kelapa sawit.

Menteri Pertanian Sambangi KPK, Bahas Pengawasan Dana Peremajaan Lahan Sawit
TRIBUN MEDAN / IST
Ilustrasi Perkebunan Sawit

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor KPK Kuningan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Dalam pertemuan tersebut Mentan bersama dengan pimpinan KPK membahas terkait kelapa sawit di Indonesia, mulai dari pembangunan lahan perkebunan rakyat, hingga pengawasan dana peremajaan lahan kelapa sawit.

"Hasil pertemuan kami membahas tentang sawit, yang pertama adalah komposisi antara (petani) plasma dengan inti (perusahaan perkebunan) belum mencapai 10 persen," jelas Amran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 terkait pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari area izin yang diperoleh perusahaan.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, hingga tahun 2015, realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791,57 hektar.

Jumlah tersebut lebih rendah dari target pemerintah kepada perusahaan perkebunan untuk petani plasma seluas 384.065,87 hektar.

Kedua, Amran dan KPK juga membahas, soal dilibatkannya KPK dalam hal pengawasan dana peremajaan kelapa sawit (replanting).

"Kemudian kedua yang kami bahas replanting, sementara ini masih kami bahas," paparnya.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit hingga tahun 2016 telah dianggarkan Rp 400 miliar untuk replanting perkebunan sawit rakyat.

Selain itu, penambahan dana pengembangan sarana dan prasarana petani sebesar Rp 160 miliar, hingga total mencapai Rp 560 miliar.

"Kami lihat bagaimana replanting yang mau kami lakukan. Kemudian peran (KPK) dan seterusnya termasuk pembiayaannya," jelas Amran.

Ketiga, Amran menjelaskan, berkaitan dengan adanya temuan kebun sawit seluas 2,7 juta hektar di area hutan produksi, pihaknya juga tengah berdiskusi dengan pimpinan KPK soal temuan tersebut.

Menurutnya, hutan produksi tidak dapat difungsikan sebagai area perkebunan. "Ini harus kita luruskan karena 2,7 juta hektar itu luas sekali," papar Amran. (*)

Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help