Baca Edisi Cetak Tribun Medan

Hajab, KPK Soroti Interpelasi Reklame, Apa Kabar Penertiban Billboard di 13 Zona Bebas Reklame?

"Modus (dugaan suap kepada anggota dewan) berulang kali terjadi. Semestinya, tidak terjadi lagi di era keterbukaan informasi publik dan efisiensi ini,

Hajab, KPK Soroti Interpelasi Reklame, Apa Kabar Penertiban Billboard di 13 Zona Bebas Reklame?
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang seusai mengikuti fit and proper test di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (14/12/2015). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK akan menyoroti pengajuan hak interpelasi DPRD Kota Medan tentang penertiban papan reklame.

Apalagi, kerap terjadi kasus gratifikasi saat interpelasi bergulir agar ada perubahan kebijakan politik anggota dewan.

Baca: Proyek e-KTP Bermasalah dan Terbongkar Praktik Dugaan Suapnya, Gamawan Salahkan Masyarakat

Baca: Dibanderol Rp 39 Juta, Ini Spesifikasi Lengkap Motor Listrik yang Menyedot Perhatian Netizen

Baca: Pesinetron Pesantren Rock N Roll Pijit Bagian Ini, Ustaz Solmed Sampai Merem di Kasur, Ada Apa Ya?

"Modus (dugaan suap kepada anggota dewan) berulang kali terjadi. Semestinya, tidak terjadi lagi di era keterbukaan informasi publik dan efisiensi ini," ujarnya saat dihubungi Tribun Medan/www.tribun-medan.com, Kamis (16/3/2017).

Anggota DPRD Kota Medan mengajukan hak interpelasi terkait penertiban papan reklame (billboard) pada tiga belas zona terlarang di Kota Medan. Mereka mengajuan hak interpelasi, karena Pemerintah Kota Medan belum menuntaskan penertiban papan reklame pada 13 ruas jalan bebas iklan.

Hak Interpelasi merupakan hak anggota DPRD Medan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan dan strategi pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Anggota dewan mengajuan hak interpelasi, karena pendapatan asli daerah dari reklame tidak besar.

Padahal, papan reklame di berbagai ruas jalan utama di Kota Medan cukup banyak. Tata cara dan lokasi pemasangan reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Zonasi Reklame. Ada 13 ruas jalan di Kota Medan yang bebas papan reklame.

Halaman
123
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help