TribunMedan/
Home »

Cetak

Baca Selengkapnya di Tribun Medan

Kerap Terjadi Gratifikasi, Ini yang Akan Disoroti KPK Terkait Reklame

Hak Interpelasi merupakan hak anggota DPRD Medan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan dan strategi pemerintah yang berdampak luas

Kerap Terjadi Gratifikasi, Ini yang Akan Disoroti KPK Terkait Reklame
Tribun Medan / Hendrik
Papan reklame ilegal masih berdiri di zona larangan, Selasa (7/3/2017). Rencananya malam ini Pemko Medan akan membongkar papan reklame yang berdiri di zona terlarang. (Tribun Medan / Hendrik) 

- Penertiban Billboard di 13 Zona Bebas Reklame

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK akan menyoroti pengajuan hak interpelasi DPRD Kota Medan tentang penertiban papan reklame.

Apalagi, kerap terjadi kasus gratifikasi saat interpelasi bergulir agar ada perubahan kebijakan politik anggota dewan.

"Modus (dugaan suap kepada anggota dewan) berulang kali terjadi. Semestinya, tidak terjadi lagi di era keterbukaan informasi publik dan efisiensi ini," ujarnya saat dihubungi Tribun Medan/www.tribun-medan.com, Kamis (16/3).

Baca: Oalah, Hendak Mengais Rezeki Malah Ini yang Terjadi Kepada 13 TKW

13 TKW ilegal yang digagalkan Petugas Imigarasi Kelasa satu Medan, ketika ditemui di Barak Penampungan, Lantai dua, Kantor Imigrasi Kelas satu Medan, Jumat (17/3/2017).(Tribun Medan/Arjuna Bakkara)
13 TKW ilegal yang digagalkan Petugas Imigarasi Kelasa satu Medan, ketika ditemui di Barak Penampungan, Lantai dua, Kantor Imigrasi Kelas satu Medan, Jumat (17/3/2017).(Tribun Medan/Arjuna Bakkara) (Tribun Medan / Arjuna)

Anggota DPRD Kota Medan mengajukan hak interpelasi terkait penertiban papan reklame (billboard) pada tiga belas zona terlarang di Kota Medan.

Mereka mengajuan hak interpelasi, karena Pemerintah Kota Medan belum menuntaskan penertiban papan reklame pada 13 ruas jalan bebeas iklan.

Hak Interpelasi merupakan hak anggota DPRD Medan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan dan strategi pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Baca: Penyelamat Elnusa Pimpin Pertamina

Anggota dewan mengajuan hak interpelasi, karena pendapatan asli daerah dari reklame tidak besar.

Halaman
123
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help