TribunMedan/

KPPU Lakukan Pemeriksaaan Persaingan Tidak Sehat, TPP KPP Bea Cukai Belawan Jadi Sasaran

Sehingga diduga telah terjadi pelanggaran pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana

KPPU Lakukan Pemeriksaaan Persaingan Tidak Sehat, TPP KPP Bea Cukai Belawan Jadi Sasaran
Tribun Medan/Ayu Prasandi
Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu 

Laporan Waetawan Tribun Medan, Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menduga adanya pelanggaran penetapan tarif handling yang dilakukan PT. Artha Samudera Kontindo dan PT. Sarana Gemilang pada kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan, Sumatera Utara.

Ketua Majelis Komisi KPPU, Chandra Setiawan, bersama para anggota majelis, Kamser Lumbanradja, dan Sukarmi, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Perkara tentang dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"Perkara ini berawal dari laporan masyarakat dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran PT Artha Samudra Kontindo sebagai terlapor dan PT Sarana Gemilang sebagai terlapor II,"katanya Jumat (17/3/2017).

Baca: Mulai Besok, Pengendara Harus Menghindari Melintas di Jalan Ini

Baca: Mau Umroh Murah dengan Kualitas Terbaik ? Ini Dia Promo dari Abu Tours

Dikatakan Chandra, bahwa objek perkara a quo adalah kesepakatan bersama antara PT. Artha Samudera Kontindo dan PT. Sarana Gemilang dengan DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara terkait dengan penentuan tarif handling Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan.

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama,"ungkapnya.

Ada kesepakatan bersama penentuan tarif handling TPP bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran dinilai oleh PT. Artha Samudera dan PT. Sarana Gemilang telah melakukan penetapan tarif handling TPP secara bersama-sama.

"Dengan terdapatnya perjanjian tertulis berupa kesepakatan bersama antara para terlapor yaitu terlapor I dengan terlapor II dengan asosiasi dapat membuktikan adanya kesepakatan penetapan harga terkait tarif jasa handling untuk BTD berupa Kontainer 20 FT, 40 FT, dan Over Height, Over Width, Over Length,"katanya.

Sehingga diduga telah terjadi pelanggaran pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Artha Samudra Kontindo dan PT Sarana Gemilang.

"Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada pihak terlapor I dan terlapor II untuk menyampaikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan investigator yang akan diserahkan pada persidangan selanjutnya,"pungkasnya.

Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help