Home »

Cetak

Kisruh Papan Reklame, Pemko Medan Akan Revisi Perda dan Perwal, Ini Penjelasan Dzulmi Eldin

Perubahan Perda Nomor 11 tahun 2011 dilakukan terkait perbaikan-perbaikan isi. Namun, bukan berarti 13 ruas jalan yang masuk zona terlarang ada papan

Kisruh Papan Reklame, Pemko Medan Akan Revisi Perda dan Perwal, Ini Penjelasan Dzulmi Eldin
ist
Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin saat adakan sidak di Dinas Kesehatan Kota Medan, Senin (11/7) 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, Pemerintah Kota Medan bersedia merevisi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Zonasi Reklame.

Isi perda tersebut adalah larangan memasang papan reklame pada 13 ruas jalan protokol di Kota Medan Yaitu, Jalan Sudirman, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pengadilan, Jalan Kejaksaan, Jalan Juanda, Jalan Suprapto, Jalan Balai Kota, Jalan Pulau Penang, Jalan Bukit Barisan, Jalan Stasiun, dan Jalan Raden Saleh.

Baca: Masa Abdillah Reklame Sedikit PAD Rp 27 M, Masa Eldin Iklan Berserakan Tapi PAD di Bawah Rp 10 M

Baca: Foto-foto Polwan Cantik Korban Ditabrak Angkot Ini Bikin Netizen Minta Ditilang

"Kami coba memperbaiki sistemnya. Alasan mereka (pengusaha) tetap mendirikan papan reklame pada 13 zona ruas jalan, karena tidak diajak dalam perumusan peraturan. Nanti, saya mencoba merumuskan bersama DPRD Kota Medan terkait perubahan Perda Papan Reklame," ujarnya di Gedung Serbaguna, Jalan Pancing, Medan, Jumat (17/3).

Perubahan Perda Nomor 11 tahun 2011 dilakukan terkait perbaikan-perbaikan isi. Namun, bukan berarti 13 ruas jalan yang masuk zona terlarang ada papan reklame akan dilegalkan semuanya.

Mengenai enggak ada Prolegda (Program Legislasi Daerah) mengenai papan reklame, Eldin menjawab, Pemerintah Kota Medan bisa saja mengajukan pengusulan perubahan perda tersebut.

"Itu bisa saja. Nanti bisa diusulkan dalam rangka perubahan-perubahan peraturan. Tapi, bukan legal seluruhnya. Dalam artian, hanya dilakukan pembenahan," katanya.

Selain itu, katanya, pembahasan mekanisme tentang kawasan yang bebas papan reklame akan diputuskan melalui kesepakatan DPRD Medan. Karena itu, ia tidak dapat memberi penjelasan secara mendetail atau berandai-andai.

Menurutnya, bila mengukur kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan menambah pendapatan dari sektor reklame, yang berpotensi menambah pemasukan besar ada pada 13 ruas jalan tersebut. Apalagi, lokasi atau kawasan lain sebagai pemasok pajak reklame tidak begitu besar.

Halaman
12
Penulis: Jefri Susetio
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help