TribunMedan/

Tiongkok dan Rusia Halangi PBB Menyelidiki Kekerasan atas Rohingya

Kantor HAM PBB bulan lalu menuding militer Myanmar melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal terhadap etnis minoritas Rohingya.

Tiongkok dan Rusia Halangi PBB Menyelidiki Kekerasan atas Rohingya
Associated Press
Perempuan dan anak-anak Rohingya mengantre untuk mendapatkan air di kamp-kamp pengungsi di Teknaf, Banglades, pada Desember 2016. Ribuan warga Rohingya mengungsi dari Rakhine, Myanmar, diduga akibat kekerasan aparat keamanan setempat. 

TRIBUN-MEDAN.com, NEW YORK - Tiongkok yang didukung Rusia menghalangi pengesahan pernyataan Dewan Keamanan (DK) PBB, menyangkut usaha untuk menyelidiki kekerasan oleh terduga militer Myanmar kepada etnis minoritas Rohingya, Jumat (17/3) waktu setempat.

Beberapa diplomat mengatakan, tindakan Tiongkok dan Rusia itu dilakukan setelah 15 anggota DK PBB membahas situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Seperti dilaporkan Reuters, militer Myanmar telah menggelar operasi keamanan di Rakhine setelah penyerangan oleh milisi bersenjata ke pos perbatasan yang menewaskan sembilan polisi pada 9 Oktober 2016 lalu.

Kantor HAM PBB bulan lalu menuding militer Myanmar melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal terhadap etnis minoritas Rohingya dan membakar desa-desa mereka.

Para aktivis dan kritikus mengatakan, tindakan militer Myanmar itu kemungkinan bisa mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Atas permintaan Inggris, Kepala Bidang Politik PBB Jeffrey Feltman memberikan pemaparan kepada para anggota DK dalam sidang tertutup, Jumat kemarin.

"Kami berusaha memajukan beberapa usulan namun kesepakatan tidak tecapai dalam ruangan itu," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, yang menjadi Presiden DK.

Diketahui, pernyataan DK harus disepakati oleh seluruh anggota sebelum dapat dikeluarkan. Sejumlah diplomat mengatakan Tiongkok yang didukung Rusia menentang pernyataan tersebut.

Sekitar 75 ribu orang telah mengungsikan diri dari negara bagian Rakhine ke Banglades sejak militer Myanmar mulai melancarkan operasi militer, Oktober 2016.

Operasi dilakukan sebagai penanganan terhadap tindakan yang disebut militer merupakan serangan oleh pemberontak Rohingya di pos-pos perbatasan, yang menewaskan sembilan personel kepolisian.

Uni Eropa, Kamis (16/3), mendesak PBB segera mengirim misi internasional pencari fakta ke Myanmar guna menyelidiki tuduhan penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan oleh militer terhadap Muslim Rohingya.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan kepada para diplomat di ibu kota negara Myanmar, Naypyitaw, negaranya telah diperlakukan tidak adil.

Militer Myanmar tidak melakukan kekerasan seperti yang dituding oleh para aktivis dan beberapa negara di dunia.(*)

Editor: Irfan Azmi Silalahi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help