Home »

Cetak

DPRD akan Panggil PLN dan Pemko Medan, Ini yang Akan Dibahas

Menurut Perda No 16 Tahun 2011 tarif tertinggi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dibebankan kepada konsumen listrik yang bergelut di bidang bisnis di Kota

DPRD akan Panggil PLN dan Pemko Medan, Ini yang Akan Dibahas
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Petugas PLN melakukan perbaikan jaringan listrik di jalan Trangkil Gunungpati, Kota Semarang 

Data penghitungan ini lebih banyak dibanding data penerimaan PPJ yang diterima Pemko Medan sesuai dengan yang disampaikan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Zulkarnain, sebesar Rp 19 miliar, dan pejabat sebelum, M Husni, yakni sebesar Rp 18,87 miliar.

Selain mengutip PPJ, Pemerintah Kota Medan harus membayar biaya listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) setiap bulan.

"Selama ini ada 19,8 miliar kami bayarkan kepada PLN Medan dan 2,1 miliar ke PLN Lubukpakam," ujar Kepala Tata Usaha Bagian Umum, Sumiadi.

Ketua Komisi C DPRD Kota Medan Boydo Panjaitan, ketika dibeberkan data-data tersebut, mengatakan, akan memanggil Pemerintah Kota Medan dan PLN Kota Medan guna membahas tentang besaran penghasilan PPJ yang menjadi PAD Kota Medan. Begitu juga dengan pembayaran biaya listrik PJU yang dibayarkan Pemko ke PLN.

"Nggak benar ini Pemko. Kok bisa lebih besar biaya PJU dari pada PPJ. Padahal sama-sama tahu kita PJU di Kota Medan cukup banyak yang padam. Lagian PPJ Kota Medan yang pelanggan PLN-nya banyak ini, masa nggak bisa membayarnya. Kami harus panggil ini Pemko Medan dan PLN, supaya jelas semua," ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (20/3/2017).

Ia menuturkan akan menekan Pemerintah Kota Medan agar menggunakan meteran untuk penerangan lampu jalan. Sehingga uang yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan untuk PJU sesuai dengan penggunaan listrik.

"Banyak padam, tapi dibayar. Kan rugi kita begini. Harus pakai meteranlah biar jelas," ujarnya.

Boydo menuturkan, PPJ dan pembayaran PJU ini akan menjadi prioritas mereka saat LKPJ APBD Tahun 2016, yang direncanakan dilakukan pertengahan tahun ini. Begitu juga saat mendapat LHP BPK atas APBD Tahun 2016, mereka akan akan lebih dalam mengulik persoalan PPJ dan PJU.

BACA BERITA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 7 EDISI CETAK HARIAN TRIBUN MEDAN, EDISI SELASA 21 MARET 2017

Penulis: Royandi Hutasoit
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help