TribunMedan/

Ombudsman Dukung Kementerian Perhubungan Atur Taksi Online

"Bukan hanya saat ini, tapi juga masa depan. Jangan sampai ada persaingan tidak sehat," kata Alvin.

Ombudsman Dukung Kementerian Perhubungan Atur Taksi Online
KOMPAS IMAGES
Armada Grab Car 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-MEDAN.COM, MAKASSAR - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung langkah Kementerian Perhubungan mengatur taksi online melalui revisi Peraturan Menteri PM No 32 Tahun 2016. Aturan tersebut dinilai mampu mengakomodir keberadaan taksi online maupun taksi konvensional.

"Justru harus diatur, kalau tidak jadi negara belantara lagi. (Kalau) semua jalan sendiri, jika ada kecelakaan, ada permasalahan, tidak jelas siapa penanggung jawabnya," kata Anggota ORI, Alvin Lie usai bertemu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di kantor ORI, Jalan HR Rasuna Said, Karet, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017) melalui rilis Humas Dirjen Perhubungan Darat.

Baca: Gara-gara Gojek, Pendapatan Tukang Becak di Kota Medan Terjun Bebas

Baca: Helikopter Polri Mendarat Darurat di Ladang Warga, Untung Tak Ada Korban Jiwa

Baca: Malangnya! Berniat Bantu Anak-Anak Seberangi Sungai, Rohman Malah Tewas Tenggelam

Baca: Sedihnya! Prajurit Ini Tak Sempat Lihat Calon Bayinya Lahir karena Tewas Ditikam Mantan Napi

Alvin tidak menampik suatu kebijakan tidak selalu membuat semua pihak senang. Namun, prinsip ORI adalah melindungi kepentingan publik, meliputi pengguna jasa dan pengemudi.

"Bukan hanya saat ini, tapi juga masa depan. Jangan sampai ada persaingan tidak sehat," kata Alvin.

Alvin mengatakan, ada tiga hal yang ditekankan ORI. Pertama, aturan jangan hanya fokus pada tarif, tetapi mengontrol persaingan supaya lebih sehat dan menjamin hak-hak pengguna jasa.

Halaman
12
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help