Syarat Minimal Tabungan Rp 25 Juta Tak Pernah Diterapkan di Kantor Imigrasi Khusus Medan

Lilik Bambang Lestari mengatakan kebijakan pemohon paspor harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal Rp 25 juta tidak pernah dite

Syarat Minimal Tabungan Rp 25 Juta Tak Pernah Diterapkan di Kantor Imigrasi Khusus Medan
Tribun Medan / Nikson
Petugas Imigrasi Kota Medan saat memberikan informasi kepada pemohon pembuat paspor, Selasa (7/3/2017). (Tribun Medan / Nikson) 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pembatalan Surat Edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementeriaan Hukum dan HAM pada Senin (20/3/2017) kemarin tak berpengaruh terhadap Kantor Imigrasi Khusus Medan.

Kepala Kantor Imigrasi Khusus Medan, Lilik Bambang Lestari mengatakan kebijakan pemohon paspor harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal Rp 25 juta tidak pernah diterapkan di kantornya.Itu telah menjadi kebijakan tersendiri oleh Kantor Imigrasi Khusus Medan.

"Di internal kami itu tidak pernah berlaku. Jadi pembatalan itu tak berpengaruh di kantor Imigrasi Khusus Medan," kata Lilik via telepon, Selasa (21/3/2017).

Baca: Waduuh Bikin Paspor Baru Harus Deposit Rp 25 Juta, Ini Penjelasan Imigrasi

Baca: Mana yang Benar Tiba-tiba Hilang Syarat Deposito Rp 25 Juta untuk Paspor Baru

Baca: Menyimak Alasan Kemenkumham Batalkan Syarat Tabungan Rp 25 Juta untuk Buat Paspor

Selama ini, Kantor Imigrasi Khusus Medan yang terletak di Jalan Gatot Subroto hanya mewajibkan kepada pemohon untuk membayar biaya pembuatan paspor sebesar Rp 355 ribu di Bank BNI.

"Kwitansi pembayaran itu selanjutnya dibawa ke kantor imigrasi dengan membawa persyaratan KTP, KK dan Akte kelahiran," ujar Lilik.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementeriaan Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan bagi setiap pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal Rp 25 juta. Kebijakan itu berlaku mulai pada 1 Maret 2017 lalu.

Aturan itu sebelumnya hanya berlaku bagi orang-orang yang diduga kuat akan menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help