Puluhan Pemuda Forum Penyelamatan KPUM Unjuk Rasa, Ini Tuntutan Mereka

"Kami meminta agar Gubernur Sumut menunda RAT KPUM itu, karena kepengurusan KPUM saat ini masih bermasalah. Saat ini kepengurusan KPUM juga masih.."

Penulis: Tulus IT |
Tribun Medan / Nanda
Penanggungjawab Aksi Forum Penyelamatan KPUM (FPK) Sumut, Rayana R Simanjuntak, saat melakukan unjuk rasa di luar gerbang Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (29/3/2017). (Tribun Medan / Nanda) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Penyelamatan KPUM (FPK) Sumut kembali melakukan unjuk rasa di luar gerbang Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (29/3/2017).

Mereka meminta Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menunda Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPUM (Koperasi Pengangkutan Umum Medan) Tahun 2016 yang bakal digelar di Medan International Convention Center (MICC) Medan Jalan Gagak Hitam pada Kamis (30/3/2017) besok.

"Kami meminta agar Gubernur Sumut menunda RAT KPUM itu, karena kepengurusan KPUM saat ini masih bermasalah. Saat ini kepengurusan KPUM juga masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Medan," ujar Penanggungjawab Aksi, Rayana R Simanjuntak.

Selain menunda RAT, mereka juga meminta agar Gubernur Sumut dan jajarannya tidak menghadiri RAT yang diklaim bermasalah tersebut.

Baca: Jumlah Peserta Lelang Jabatan Membludak, Ini Ekspresi Syaiful Alamsyah

Baca: Inilah 26 Ranperda yang Batal Disahkan DPRD dan Masuk Propemperda

"Gubernur harus mengetahui bahwa RAT itu tidak melibatkan keseluruhan anggota KPUM. Tidak semua anggota dan pengurus yang diundang untuk hadir," ujar Rayana selaku Ketua II KPUM yang dinonaktifkan.

Pada aksi ini, massa berharap adanya audit independen yang berbadan hukum terhadap laporan keuangan RAT tahun 2016 tersebut. Kemudian, massa juga menyinggung pemberhentian Rayana Simanjuntak dari jabatannya selaku Ketua II KPUM. Pemberhentian (nonaktif) ini dianggap tidak sesuai dengan AD/ART KPUM.

"Bagaimana ini bisa digelar jika masalahnya masih berproses hukum. Gubernur harus membuka matanya untuk tidak hadir ke RAT tersebut," ucapnya.

Aksi unjuk rasa ini diterima perwakilan Pemprov Sumut Julian Siregar. Julian mengatakan bakal menyampaikan permintaan massa tersebut kepada pihak yang berwenang di jajaran Pemprov Sumut.

"Nanti akan kita sampaikan tuntutan kalian ke Pak Gubernur," katanya.

(cr5/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved