Ini Alasan BKD Medan Perpanjang Pendaftaran Lelang Jabatan Eselon II

Ia menolak menyebut nama dan asal instansi peserta yang mengundurkan diri. Namun akibat hal ini, jumlah minimal peserta lelang tidak tercapai.

Ini Alasan BKD Medan Perpanjang Pendaftaran Lelang Jabatan Eselon II
Tribun-Medan.com/ Hendrik Fernandez
Pelantikan Pejabat Eselon Dua oleh Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin di lantai IV Balai Kota Medan, belum lama ini. (Tribun-Medan.com/ Hendrik Fernandez) 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan Lahum Lubis menyebutkan dibukanya kembali pendaftaran lelang jabatan oleh panitia seleksi (Pansel) dikarenakan dua orang peserta lelang jabatan mengundurkan diri.

Ia menolak menyebut nama dan asal instansi peserta yang mengundurkan diri. Namun akibat hal ini, jumlah minimal peserta lelang tidak tercapai.

Baca: Peserta Lelang Jabatan Tak Tahu Alasan BKD Perpanjang Masa Pendaftaran

Baca: Lelang Jabatan Eselon II Tak Sesuai Jadwal, Ini Penjelasan Wali Kota

"Ada yang mengundurkan diri. Kita sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga pendaftaran lelang harus dibuka kembali," kata Lahum kepada www.tribun-medan.com di Balai Kota, Jumat (21/4/2017).

Ia menuturkan untuk melanjutkan proses lelang, masing-masing jabatan harus diisi minimal empat peserta lelang jabatan.

Lahum juga tak dapat memastikan kapan pansel akan mengumumkan hasil pendaftaran lelang jabatan kali ini.

"Kemarin (Kamis) terakhir pendaftaran. Nanti diumumkan di website, sering kunjungi aja website BKD. Apabila tak tercapai kemungkinan pendaftaran akan kembali dibuka" sambungnya.

Diwawancarai terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP USU) Muryanto Amin yang merupakan anggota Pansel dari pihak akademisi bersama Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Syawal Gultom menyebutkan bahwa kekurangan peserta lelang jabatan bukan hal yang baru.

Ia bahkan menyebutkan Pemprov Sumut pernah melakukan hal yang sama.

"Ini hal yang biasa. Bahkan Komisi ASN mengakui bahwa ini sering terjadi. Pemprov Sumut juga pernah," ucap Muryanto mengakhiri.(*)

Penulis: Hendrik Naipospos
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help