TribunMedan/

Korupsi e KTP

KPK Cueki Hak Angket Membuka Rekaman Pemeriksaan Miryam

Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu akan ditolak KPK.

KPK Cueki Hak Angket Membuka Rekaman Pemeriksaan Miryam
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPL, Jakarta, Kamis (11/8/2016). 

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) Laode Muhammad Syarif memastikan bahwa KPK tidak akan menindaklanjuti hak angket yang diajukan DPR yang telah disetujui dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jumat (28/4/2017).

Menurut Syarif, permintaan anggota DPR melalui hak angket itu dapat menghambat proses hukum.

"Rekaman dan BAP (berita acara pemeriksaan) hanya dapat diperlihatkan di pengadilan," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Jumat.

Baca: Bank Danamon Digugat Rp 1 Triliun Lebih

Menurut Syarif, jika bukti-bukti termasuk rekaman penyidikan dibuka, hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

"Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK," kata Syarif.

Baca: KPK Tahan Fahd El Fouz pada Jumat Keramat, Massa AMPG Sempat Ricuh

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai proses pengambilan keputusan atas usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi saat sidang paripurna DPR pada Jumat (28/4/2017) cacat prosedur.

"Prosedur formal tidak terpenuhi, maka hak angket cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan," kata Donal dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat.

Baca: Humas PN Jakarta Utara Tegaskan Demo Massa GNPF tak Penguruhi Vonis Ahok

Halaman
123
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help