Ngopi Sore

Pembubaran Hizb ut-Tahrir, Pemenjaraan Ahok, Apakah Jokowi Sedang Main Catur?

Jokowi barangkali sedang melakukan pengorbanan lebih besar. Langkah catur yang rumit karena Ahok bukan sekadar bidak.

Pembubaran Hizb ut-Tahrir, Pemenjaraan Ahok, Apakah Jokowi Sedang Main Catur?
AFP PHOTO/ANTHONY WALLACE
PRESIDEN Joko Widodo 

DUA peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu tidak sampai 24 jam. Pemerintah berencana membubarkan Hizb ut-Tahrir --kebanyakan media di Indonesia menuliskannya sebagai 'Hitzbut Tahrir'. Ditengarai menolak demokrasi dan dengan demikian (dalam asumsi pemerintah) menolak Pancasila dan UUD 1945, Hizb ut-Tahrir (Hizbut Tahrir) Indonesia atau HTI, diusulkan untuk dibubarkan lewat proses pengadilan.

Tak berselang lama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jakarta, divonis dua tahun penjara. Dia diputuskan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama lewat ucapannya terkait Surah Al Maidah Ayat 51 saat berbicara dengan kelompok warga nelayan di kawasan Kepulauan Seribu, tahun lalu.

Kedua peristiwa ini disambut dengan sama gegap-gempita. Rencana pembubaran HTI, saya kira, membuat pendukung organisasi massa yang didirikan di Jordania ini bertambah beberapa kali lipat. Tentu, bukan mendukung dalam pemahaman menjadi anggota. Sama sekali tidak. Umumnya mereka adalah orang-orang yang melontarkan pendapat yang sama: pemerintahan Jokowi semakin menunjukkan wajah sebagai pemerintahan yang otoriter dan anti Islam.

Benarkah demikian? Pertama-tama harus digarisbawahi bahwa pendapat yang dilontar dengan tendensi kemarahan yang teramat aduhai ini rata-rata berangkat dari kesalahpahaman dalam menanggapi berita. Terutama sekali dalam hal kata 'akan', yang dalam pemberitaan awal media-media dalam jaringan (media online) memang tidak disebut.

Sebagian besar media ini, yang bekerja dengan sistem adu cepat bukan adu akurat, tak menyertakan kata 'akan'. Kata ini, yang membuat makna 'pembubaran' berubah dari 'telah dilakukan' menjadi 'belum dan bakal segera  dilakukan', baru muncul pada pemberitaan kedua.

MENKOPOLHUKAM Wiranto (tengah), saat mengumumkan rencana pemerintah membubarkan HTI di Jakarta, Senin (8/5/2017).
MENKOPOLHUKAM Wiranto (tengah), saat mengumumkan rencana pemerintah membubarkan HTI di Jakarta, Senin (8/5/2017). (ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEAN)

Celakanya, pemberitaan pertama sudah terlanjur menyebar dan terlanjur pula meletupkan amarah. Dan dalam kondisi seperti ini, agaknya, orang-orang yang marah itu, tak lagi peduli pada perbaikan yang dilakukan di pemberitaan-pemberitaan berikutnya.

Terlepas dari ada tidaknya kata 'akan', pantaskah pembubaran dilakukan? Saya tak hendak menyatakan pantas tak pantas. Namun saya bisa memberikan gambaran berdasarkan pandangan pribadi.

Saat masih sering keluyuran memburu berita di lapangan, dan memotret, kurang lebih 12 tahun lalu, saya berkali-kali bersinggungan dengan HTI. Saya pernah meliput aktivitas dakwah mereka. Saya juga pernah --dan ini terbilang lebih sering-- memotret aksi-aksi unjuk rasa mereka.

Aksi unjuk rasa HTI berbeda dari kebanyakan aksi unjuk rasa lain di Indonesia. Jangan bandingkan dengan aksi unjuk rasa pedagang pasar, sopir-sopir angkutan umum, buruh, mahasiswa atau aktivis LSM yang serba bergejolak. Unjuk rasa HTI selalu damai. Nyaris tidak ada kekerasan di sana. Tidak ada kerusuhan. Tak pernah ada dorong-dorongan, lempar-lemparan atau bentrok dengan polisi.

Para pengunjuk rasa, umumnya perempuan dan tak sedikit remaja dan anak-anak, setelah berpawai membawa spanduk dan poster-poster, akan mengakhiri aksi dengan menggelar mimbar orasi.

Halaman
12
Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved