TribunMedan/

Percuma Saja Bawa Kasus Rizieq Shihab ke Internasional, Kata Hendardi,Ini Sebabnya

Menurut Hendardi, sejumlah kasus yang dituduhkan kepada Rizieq Shihab adalah kasus asusila sampai penistaan.

Percuma Saja Bawa Kasus Rizieq Shihab ke Internasional, Kata Hendardi,Ini Sebabnya
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
IMAM Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyapa ribuan anggota FPI diiringi salawat seusai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (12/1/2017). Rizieq Shihab kini dihadapkan pada kasus dugaan penyebaran konten pornografi terkait chat seks yang melibatkan orang terduga dirinya dengan seorang perempuan yang diduga bernama Firza Husein. 

TRIBUNMEDAN.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kasus yang membelit pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tak masuk dalam ranah International Court of Justice (ICJ) maupun International Criminal Court (ICC).

Baca: Habib Rizieq Panggil Tim Pengacaranya ke Arab Saudi, Kenapa Tidak di Indonesia?

Lantas apakah kasus ini bisa dibawa sampai Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

"Kalaupun kemudian dibawa ke PBB (Dewan HAM), mekanismenya juga tidak mudah, karena yang bisa membawanya adalah organisasi yang memiliki akreditasi status konsultatif," kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/5/2017).

Baca: Dapat Kabar Firza Tersangka Kasus Dugaan Pornografi, Pimpinan FPI Rizieq Shihab Merasa Kasihan

Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein.
Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein. (tribunnews)

Lagi pula, menurut Hendardi, sejumlah kasus yang dituduhkan kepada Rizieq Shihab adalah kasus asusila sampai penistaan.

"Sesuatu yang tidak memiliki dampak signifikan internasional," ucap Hendardi.

Ia menambahkan, PBB telah mengatur bahwa mekanisme internasional adalah upaya terakhir.

Baca: Rizieq Enggan Kembali ke Indonesia, Kepala Bantuan Hukum FPI: Ingin Fokus Ibadah di Arab Saudi

Dengan kata lain, setiap kasus yang diduga berkaitan dengan pelanggaran kebebasan harus diselesaikan melalui proses hukum nasional yang kredibel terlebih dahulu.

Halaman
123
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help