TribunMedan/

Ngopi Sore

Koruptor Korban KPK: Sekadar Logika Miring DPR, Panik, atau Bentuk Kekacauan Fungsi Otak?

Para koruptor justru tetap merasa gagah, tetap merasa terhormat, tetap merasa dibutuhkan. Bahkan ada beberapa yang tetap saja merasa suci.

Koruptor Korban KPK: Sekadar Logika Miring DPR, Panik, atau Bentuk Kekacauan Fungsi Otak?
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
ANGGOTA Komisi I DPR sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agun Gunandjar didampingi sejumlah anggotanya memberi keterangan kepada wartawan saat keluar dari Lapas Kelas 1A Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Kamis (6/7/2017). Kehadiran Pansus Hak Angket KPK di Lapas Sukamiskin ini untuk meminta keterangan dari sejumlah narapidana korupsi terkait prosedur penegakan hukum KPK. 

DELAPAN belas jam lalu saya membaca satu berita di media daring dan rasa terkejutnya tetap terasa sampai sekarang. Keterkejutan yang kemudian mencuatkan tiga pertanyaan di benak saya.

Berita itu adalah perihal kunjungan sejumlah anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Kunjungan ini menghasilkan kesimpulan awal bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran. Bahwa di antara orang-orang yang sekarang dipenjarakan karena kasus korupsi itu ada yang menyebut KPK telah melakukan mekanisme kerja hukum yang keliru. Dengan kata lain, koruptor-koruptor tersebut merasa menjadi korban kesalahan KPK.

Dari sinilah mencuat tiga pertanyaan tadi. Koruptor korban KPK, apakah sekadar merupakan logika miring, panik, atau bentuk kekacauan fungsi otak?

KPK tentu saja bisa salah. Sangat bisa, malah. KPK bukan lembaga bentukan Tuhan yang berisi malaikat-malaikat yang hanya punya otak tanpa nafsu dan otaknya telah dirancang sedemikian rupa untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang baik dan mulia. KPK bentukan manusia dan berisi manusia-manusia yang kodratnya tak pernah sempurna dan tiada dapat luput pula dari kesalahan.

Jika demikian, bukankah berarti kesimpulan awal tim Pansus Hak Angket tidak salah? Memang tidak, dengan catatan, jika memakai logika miring. Logika jungkirbalik. Barangkali mirip-mirip logika ala Cak Lontong.

Pertanyaan selanjutnya, di mana letak miringnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah sejenak kita layangkan ingatan ke Si Mamad, film garapan Sjuman Djaja di tahun 1973.

Jika Anda tidak pernah menonton filmnya dan juga tidak pernah membaca cerita aslinya, The Death of Goverment Clerk, yang ditulis Anton Chekov, maka janganlah menertawakan Mamad yang meninggal dunia karena hantaman psikologis, tertekan akibat rasa bersalah dan berdosa, setelah tanpa seizin atasan mengambil kertas ketik bekas dari kantor dan menjualnya ke tukang loak untuk membayar ongkos bersalin istrinya.

Janganlah tertawa karena merasa konyol sebab memang begitulah cara Mamad (atau Ivan Dmitritch Tchervyakov dalam cerita Chekov) menemui ajalnya. Memang cuma kertas ketik bekas yang bahkan di tahun 1973 pun hitung-hitungan rupiahnya tetap saja tak seberapa. Namun Mamad merasa sangat bersalah. Mereka sangat terhina lantaran menggadaikan kejujuran. Mamad tidak dapat memaafkan dirinya yang telah memiliki niat untuk berbuat curang, berbuat tak jujur, dan kemudian melaksanakan niatnya itu.

Koruptor belum disebut koruptor sepanjang belum ditangkap, karena sebelum tertangkap mereka pejabat, kata Cak Lontong. Si Mamad tidak ditangkap. Tidak diadili. Dilaporkan ke polisi pun tidak. Bahkan atasannya juga tidak mempersoalkan. Saat Mamad menghadap dan memberitahukan perbuatannya, sang atasan memaafkan, lalu menertawakan Mamad. Dia dianggap aneh dan --entah barangkali-- kelewat tolol.

Halaman
12
Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help