TribunMedan/
Home »

Bisnis

» Makro

Pakar: Bayangkan HGU 180 Tahun, HGB 160 Tahun, Hak Pakai 140 Tahun, Ini Artinya Menjual Negara

“Bayangkan Hak Guna Usaha dapat sampai 180 tahun, Hak Guna Bangunan sampai 160 tahun dan hak pakai bisa sampai 140 tahun. Ini kan menjual negara

Pakar: Bayangkan HGU 180 Tahun, HGB 160 Tahun, Hak Pakai 140 Tahun, Ini Artinya Menjual Negara
Hand-out
Tim ahli ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI) - Prof Dr Munawar Ismail DEA dari Universitas Brawijaya (nomor tiga kanan) dan Dr Agus Trihatmoko MBA MM (nomor dua kanan) dari Universitas Surakarta, berfoto bersama dengan peserta lain Simposium Nasional dengan thema “Sistem Perekonomian Nasional Untuk Menwujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” yang diadakan MPR, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Hand-out/Putut Prabantoro 

TRIBUN-MEDAN.COM - Tim Ahli Ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI) Dr Agus Trihatmoko MBA MM dari Universitas Surakarta,  Jawa Tengah, menyoroti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang sama sekali bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pasal 22 Undang-Undang Penanaman modal itu menjelaskan pembuat undang-undang membiarkan negara Indonesia dijajah kembali.

 “Bayangkan Hak Guna Usaha dapat sampai 180 tahun, Hak Guna Bangunan sampai 160 tahun dan hak pakai bisa sampai 140 tahun. Ini artinya kan menjual negara. UU Penanaman modal ini harusnya dianulir karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.  Sekalipun sudah ada keputusan MK terkait dengan pasal ini, namun substansinya juga tidak hilang,” ujar Agus Trihatmoko dalam rilis yang diterima Tribun-Medan.com, Kamis (13/7/2017) .

 Agus Trihatmoko menjelaskan, seharusnya pemerintah dan DPR bersama-sama meninjau kembali dan sekaligus memperbaiki tidak sinkronnya antara UU pelaksana dan UUD 1945. 

Ketimpangan kesejahteraan dan ekonomi di Indonesia terjadi karena berawal dari peraturan yang tidak melaksanakan amanat  dan bahkan bertentangan dengan jiwa UUD.

Ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan usaha bersama dan berasas kekeluargaan, menurut Agus Trihatmoko, sudah jelas makna dan sangat mudah penerjemahannya.

Hal yang sama juga terjadi pada frasa – cabang-cabang produk yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Konteks cabang-cabang produksi, seperti sembako dan listrik seabgai misal, inilah yang kemudian harus diartikan secara luas tetapi pada intinya harus dikuasai negara. 

Tim Ahli Ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI) lainnya, Prof Dr Munawar Ismail DEA dari Universitas Brawijaya,  mengatakan simposium Nasional Sistem Perekonomian Nasional yang diadakan MPR dengan sembilan butir rekomendasi seharusnya tidak berhenti pada wacana.

Butir-butir pemikiran yang dihasilkan itu telah diketahui pemerintah dan rakyat Indonesia sebagai suatu masalah utama tidak tercapainya kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

Hal paling penting adalah, bagaimana isi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan secara nyata dan mencari strategi yang tepat untuk meluruskan kembali praktik-praktik yang menyimpang dari amanat UUD itu. Pasal 33 Undang-Undang Dasar mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan Sumber Daya Aalam, dan Prinsip Perekonomian Nasional.

Halaman
123
Editor: Domuara D Ambarita
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help