Diancam Blokir Pemerintah Indonesia, Bos Telegram Pavel Durov Akui Salah

TRIBUN-MEDAN.COM - Rencana pemerintah memblokir aplikasi pesan aman (secure messenger) Telegram mendapat respon Pavel Durov.

Bos sekaligus kreator Telegram ini membalas surat elektronik yang sebelumnya dikirim Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Dalam surat balasan yang kemudian juga disebarluaskan lewat channel pribadinya (channel resmi yang bertanda centang biru) pada aplikasi tersebut, Durov mengakui kesalahan berada di pihaknya, yang telah abai dan lalai atas informasi sekaligus permintaan Pemerintah Indonesia.

"The officials of the Ministry recently emailed us a list of public channels with terrorism-related content on Telegram, and our team was unable to quickly process them. Unfortunately, I was unaware of these requests, which caused this miscommunication with the Ministry," tulisnya.

Baca: Terkuak Alasan Mengapa ISIS dan Teroris Sangat Menyukai Aplikasi Telegram

Baca: Respons Menohok Presiden Jokowi Menyasar Rencana Pemblokiran Telegram

Padahal sebelumnya, lewat channel yang sama, Pavel Durov justru melancarkan protes keras. Menurut Durov, pemblokiran Telegram di Indonesia merupakan kebijakan yang aneh karena dia merasa tidak pernah mendapatkan permintaan penghapusan konten maupun komplain dari Pemerintah Indonesia.

Atas kesalahpahaman ini, Durov menawarkan tiga langkah. Pertama, pihaknya telah dan akan segera memblokir semua channel publik yang berhubungan dengan teroris sesuai laporan Kemenkominfo.

Langkah kedua, Telegram akan menjalin komunikasi langsung dengan Pemerintah Indonesia melalui Kemenkominfo agar kelak bisa lebih efisien dalam mengindentifikasi dan memblokir propaganda teroris.

Ketiga, Telegram membentuk tim moderator yang benar-benar memahami bahasa dan budaya Indonesia agar bisa memproses laporan berkaitan dengan konten terorisme lebih cepat dan akurat.