TribunMedan/

Tunjangan Naik, Semua Fraksi DPRD Medan Setuju

"Kami menerima dan menyetujui Ranperda Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Medan ditetapkan sebagai perda," ucap perwakilan Fraksi PD

Tunjangan Naik, Semua Fraksi DPRD Medan Setuju
Tribun-Medan.com/ Hendrik Fernandes
Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan para wakil pimpinan meninggalkan rapat paripurna usai rapat diskors, Rabu (12/7/2017). (Tribun-Medan.com/ Hendrik Fernandes) 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Medan Beston Sinaga membacakan hasil pansus dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (17/7/2017).

Hasil pansus di antaranya, permintaan rumah dinas di zonasi yang sama dengan wali kota yang diprediksi naik dua kali lipat di kisaran Rp 400 juta per tahun, tunjangan transportasi di kisaran Rp 800 ribu per hari, tunjangan reses dan tunjangan lainnya.

Berdasarkan pantauan Tribun, sembilan fraksi DPRD Medan satu suara dalam Rapat Paripurna ini, bahkan tak ada satu pun interupsi oleh 38 anggota dewan yang hadir.

Baca: ALAMAK! Anggota DPRD Minta Rumah Dinas Setara Wali Kota, Pantaskah?

Baca: TERUNGKAP! Kadis Perhubungan Minta Setoran Rp 100 Juta Per Bulan pada Petugas Jembatan Timbang

Baca: ALAMAK! PNS Ini Terpaksa Ngutang Demi Penuhi Setoran 100 Juta kepada Kadis Perhubungan

Baca: Mengulik Uang Masuk Kadis Perhubungan dari Pungli Jembatan Timbang, Jumlahnya Bikin Mata Terbelalak

"Kami menerima dan menyetujui Ranperda Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Medan ditetapkan sebagai perda," ucap perwakilan Fraksi PDIP, Daniel Pinem.

Hal yang sama juga disampaikan perwakilan Partai Golkar Sabar Syamsurya Sitepu.

"Penyampaian pansus dapat kami terima dan dimaklumi. Sampai sekarang Pemko Medan juga belum memiliki perda terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD," jelas Sabar.

Ketua Fraksi Demokrat Herri Zulkarnain yang memyatakan diri menolak kenaikan tunjangan dewan tak hadir dalam rapat paripurna ini.

Rapat dimulai pada pukul 11.00 WIB.

Kesimpulan pansus dinilai cukup singkat lantaran nota pengantar Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Medan diserahkan oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin pada 10 Juli 2017.(*)

Penulis: Hendrik Naipospos
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help